oleh

Jaksa KPK Menuntut Bos PT Rohde and Schwarz 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Kabartoday, Jakarra – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Syaaf Arief dengan ancaman tiga tahun enam bulan penjara. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersehut dibacakan saat sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/9/2019).

“Kami penuntut umum, menuntut agar majelis hakim untuk memutuskan, satu, menyatakan terdakwa Erwin Syaaf Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, “Ucap Jaksa Takdir Suhan saat membaca surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim.

Diketahui sebelumnya, Erwin merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait penambahan anggaran Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan tahun 2016.

BACA JUGA:  HUT TNI Ke-74, Polres Gresik Berikan Kejutan Kodim 0817

Menurut jaksa, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa juga dinilai berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan.

Sementara Jaksa juga memberikan keringanan terhadap terdakwa dengan alasan karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam kasus tersebut, Jaksa menilai Erwin Syaaf Arief terbukti bersama-sama Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah menyuap Fayakhun Andriadi selaku anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat.

BACA JUGA:  Kasus 170 Digelaran Event 4 Tahun Lalu Mandek, SR Adukan Ke Polda Jabar

Pemberian dimaksud agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone dalam APBN Perubahan di tahun 2016, karena Proyek itulah yang akan dikerjakan Fahmi dan PT Merial Esa selaku agen dari PT Rohde and Schwarz Indonesia.

Dalam kapasitasnya, Erwin dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA:  IKB-UI Tegaskan Hentikan Tindakan Represif Brutal Kepolisian

Hal yang sama juga dijatuhkan kepada Fayakhun Andriadi bersama Fahmi Darmawansyah. Mereka telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan terkait perkara tersebut.[]Op/red

Komentar