oleh

Jokowi Akan Resmikan MRT Jakarta, Tommy Sebut MRT Bukan Prestasi Tetapi Warisan Masalah Dari Jokowi

Kabartoday, Jakarta – Joko Widodo direncanakan akan meresmikan moda raya terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT).

Menurut laman Jakartamrt.co.id. menyatakan saat peresmian beroperasinya MRT Jakarta bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu, 24 Maret 2019.Peresmian MRT Jakarta akan dipusatkan di area sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, dari pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Jokowi yang akan hadir langsung meresmikan moda transportasi kereta bawah tanah pertama di Indonesia, dan rencananya akan menaiki kereta dari Stasiun Istora menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya berjalan menuju panggung utama yang tersedia di sekitar Bundaran HI.

Sebelumnya, Jokowi sudah melalukan uji coba bersama pejabat dan artis. Sekaligus berselfieria sambil gembar-gembor, ini adalah bukti nyata prestasinya. Para pendukungnya bersorak-sorak dalam video viral. Para kampret (pendukung Prabowo-Sandi) dilarang naik MRT, katanya, Hahaha..,

Sunggingan pun muncul dari seorang wartawan junior, Tommy Mamangkey. Ia menuliskan kajiannya di WhatsApp nya hingga ke sampai meja redaksi kabartoday.co.id, pada Sabtu (23/3/2019) malam.

Dalam tulisannya, Tommy menyoroti sebuah prestasi tidak sekedar diukur dari selesainya suatu proyek (pekerjaan), ia juga menyebut ada banyak parameternya.

“Umumnya seseorang baru dianggap berprestasi jika melampaui panggilan tugasnya. “Tulis Tommy.

Ia juga mencontohkan, bahwa seorang sales baru dianggap berprestasi jika berhasil menjual barang melampau target. Presiden sama saja, baru dibilang berprestasi jika mempu mendatangkan keuntungan buat negaranya.

“Sebuah proyek pemerintah baru punya nilai prestasi jika efektif, efisien, tepat guna dan menguntungkan rakyatnya, itu ukuran universal. Tidak bisa klaim pakai standar sendiri. “Rilis Tommy.

BACA JUGA:  Kisah Pemimpin Desa Dataran Palestine

Bahkan Tommy membandingkan dengan ‘Proyek Angkutan Massal Jokowi Yang Kisruh’

Ia mengajak masyarakat untuk melihat proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang. “Ini adalah salah satu “proyek Jokowi” dan awalnya diklaim sebagai suatu prestasi. Proyek ini dibiayai penuh dari APBN, tidak tanggung-tanggung pembangunannya dipercepat, mulai Desember 2015 dan harus selesai sebelum Asian Games (Agustus-September 2018). Jebret!

“LRT Jokowi” akhirnya selesai dan sempat dipakai oleh altet internasional yang bertanding di ASEAN GAMES. Tapi setelah itu terjadilah kekisruhan! “kata Tommy dalam tulisannya.

Lebih lanjut kata ia, sampai saat ini, LRT Palembang ternyata sepi penumpang. Dari proyeksi penumpang 32 ribu per hari, hanya dapat 5 ribu per hari. Biaya yang dibutuhkan untuk operasional 10 miliar rupiah/bulan, tapi dari penjualan tiket hanya dapat 1 miliar rupiah/bulan. Jelas tekor berat.

“Lalu siapa yang harus menanggung biaya operasionalnya di kemudian hari? Bingung semua. Jokowi tidak pernah ngomong lagi soal LRT Palembang ini. “Ulas Tommy.

Permasalahan telah muncul, pemerintah pusat mendesak Pemda Sumsel ikut menanggung, tapi ditolak karena dianggap bukan proyek pemda. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyalahkan Pemda Sumsel yang dinilai tidak menggiatkan masyarakat untuk naik LRT. Padahal bukan itu masalahnya.

LRT Palembang melintas 24,5 km dari Kompleks Olah Raga Jakabaring menuju Bandara Sultan Badaruddin. Padahal pusat kegiatan ekonomi masyarakat Palembang, bukan di jalur itu.
Alhasil, Proyek LRT Palembang, setelah selesai malah menjadi beban keuangan negara.

Tommy juga mengkritis MRT Jakarta yang akan Diresmikan Sebelum Persoalan Diatasi. Akankah MRT Jakarta menjadi proyek merugi seperti LRT Palembang?

BACA JUGA:  Penetapan Tersangka Kades Sirnajati, Polisi Masih Memanggil 3 Saksi Lain

Baiklah, sekarang kita mulai kalkulasi. Proyek MRT Jakarta Fase-I dan Fase-II dibiayai penuh dari pinjaman JICA-Japan International Cooperation Agency (baca, badan pengutangan internasional Jepang).

Total investasinya 39,5 triliun rupiah (fase-I, 17 triliun dan fase-II, 22,5 triliun). Menurut skema pembayarannya, beban utang investasi Jepang tersebut yang 49% ditanggung oleh Pemda DKI dan 51% ditanggung Pemerintah Pusat.

Pinjaman proyek dicairkan mulai Desember 2015 dengan tenor (masa pencicilan hutang) untuk fase-I selama 30 tahun dan fase-II selama 40 tahun. Karena diberi tenggang pembayaran 10 tahun, maka pembayaran cicilan baru dimulai tahun 2025. Artinya, semua investasi Jepang ini harus kita lunasi Desember 2065 (ketika usia Jokowi menginjak 104 tahun!).

“Nah, yang jadi masalah, sanggupkah kita membayar utang tersebut? Tentu harus sanggup. Tapi konsekwensinya harus ada subsidi.Kalau tidak, tiket MRT itu pasti mahal. Di sini terjadilah kekisruhan lagi tentang siapa yang harus mensubsisi pembayaran hutang MRT Jakarta itu. “urai Tommy.

Pemerintah pusat maunya semua ditanggung oleh pemprov DKI. Tapi kalangan DPRD DKI minta pemerintah pusat juga ikut menanggung subsidi sesuai pernjanjian skema pembayaran hutang (49%-51%. Hal ini belum putus sampai sekarang. Padahal, MRT-nya sudah harus operasional.

“Yang jadi persoalan pokok, mengapa harus ada subsidi? Pasalnya, tidak semua orang akan menikmati secara langsung mamfaat MRT Jakarta ini. Mungkin, berkat kehadiran MRT ini, kemacetan di Jakarta akan berkurang. Tapi itu baru kemungkinan saja, belum ada buktinya. “Ungkapnya.

Jadi serba salah. Kalau tidak disubsidi, tarifnya pasti mahal dan bisa sepi penumpang. Kalau disubsidi bakal membebani keuangan pemda DKI dan Pemerintah Pusat. Proyek MRT Jakarta ini akhirnya bikin pusing kepala sendiri.

BACA JUGA:  Belasan Preman Duduki Lahan Kosong di Cengkareng Dibekuk Polisi

Pakai hitungan sederhana saja. MRT Jakarta ini, ditargetkan bisa menampung 65 ribu penumpang per hari. Sekarang, anggaplah kita hanya menghitung utang pokoknya saja, tanpa menghitung bunga dan biaya operasional (biaya perawatan, listrik, gaji pekerja dan sebagainya). Lalu berapa sebenarnya tarif ekonomis MRT tersebut.

Karena tenor pinjaman 40 tahun(14.600 hari) dan hutang 39,5 triliun, maka per harinya MRT harus bisa meraih pendapatan 2,7 miliar rupiah. Jika dibagi dengan target penumpang per hari (65 ribu), maka tarif ekonomisnya adalah 41.600 rupiah.

Masalah tarif ini MRT Jakarta ini, sampai diresmian oleh Jokowi, belum tuntas. Karena masih harus diputuskan bersama di DPRD DKI. Proyek ini sudah dirancang bangun sejak Oktober 2013 (ketika Jokowi masih menjadi Gubernur DKI). Tapi sampai dimulainya operasional ternyata belum ada kesepakatan antara pemeritah pusat dan pemda DKI mengenai nilai subsidi dan nilai tarif untuk masyarakat pengguna.

Gubernur DKI, Anies Baswedan sendiri setelah menghitung kesanggupan pemda DKI mensubsidi sebesar 672 miliar per tahun, dan sudah mengusulkan perkiraan tarifnya 10 ribu rupiah. Tapi itu belum disetujui oleh DPRD DKI.

Yang berabe jika DPRD DKI tidak mau menanggung sepenuhnya beban subsidi tersebut. Terpaksa pemerintah pusat harus ikut mensubsisi. Artinya rakyat non-pengguna MRT, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta harus ikut menanggung beban pembayaran hutang proyet MRT ini!

“Proyek kisruh begini, apa mau disebut sebagai prestasi Jokowi? “Singkatnya. (Op/red)

Komentar