oleh

Jokowi di Bawah Bayang-bayang Cina

Oleh: Miftah H. Yusufpati, Wartawan Senior

kabartoday, ISU Poros Jakarta – Beijing belakangan ini kian mengapung ke permukaan. Ini pula yang mengundang ekonom senior, Rizal Ramli, untuk mengkritisi. Rizal mengingatkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang condong ke Tiongkok itu tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

Di sisi lain, sejumlah kalangan bahkan mencurigai, proyek-proyek hasil kerja sama dengan Cina berbau kolusi. Kecurigaan seperti itu bukannya tanda dasar. Tengok saja kasus di sejumlah negara penikmat proyek Belt and Road Initiative (BRI). Lewat bantuan Cina, para penguasa tiran dan kriminal menggunakan proyek infrastruktur Cina ini untuk tetap berkuasa.

BACA JUGA:  Beredar Ganjil-Genap Sepeda Motor di Jakarta Adalah HOAX

“Saya mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo makin lama makin condong ke Cina,” ungkap Rizal Ramli usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jateng Periode 2018-2020, di Aula NRC Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3).

Capres 02 Prabowo Subianto sebelumnya juga menyoal proyek-proyek Cina yang dinilainya kelewat mahal. Menurutnya, Cina penting bagi Indonesia dan kita harus bersahabat dengan Negeri Tirai Bambu itu, namun kerja sama itu harus seimbang. Di sisi lain dia menyerukan peninjauan kembali kebijakan perdagangan dan investasi dengan Cina karena ada praktik-praktik tidak adil yang merugikan ekonomi Indonesia. Prabowo juga mengkritik investasi infrastruktur besar Cina di Indonesia diiringi masuknya tenaga kerja asal Negeri Panda itu ke Indonesia.

BACA JUGA:  KOMPAK Minta Ombudsman RI Periksa KPU dan BAWASLU

Lindsay Hughes, seorang analis riset dengan think tank Future Direction International, menerjemahkan ini sebagai upaya Prabowo mengurangi inisiatif Jokowi pada proyek BRI. “Presiden Widodo secara luas dianggap pro-Cina,” ucap Hughes seperti dikutip Ozy.com.

“Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperiti,” tambah eks Menteri Maritim ini.

Hanya saja, berharap Jokowi menjaga jarak dengan Cina tampaknya sesuatu yang mustahil. Bank Pembangunan Asia memperkirakan, Indonesia butuh US$70 miliar tiap tahunnya dalam beberapa tahun ke depan untuk investasi infrastruktur. “Dia akan membutuhkan sejumlah besar uang, dan secara realistis tidak ada lebih baik, selain Cina,” kata Evan Rees, seorang analis Asia-Pasifik di Stratfor.

BACA JUGA:  Prediksi Mr.Kan Hasil Gugatan 02 dan Putusan MK Berujung Pidana

Tetapi ada harga politik yang harus dibayar Jokowi. Sentimen anti-Cina di dalam negeri meningkat seiring masuknya TKA Cina ke dalam negeri. Kondisi ini akan menjadi batu sandungan putra Solo ini untuk menjabat satu periode lagi.

Sejauh ini, investasi terbesar kerja sama dengan Tiongkok adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai Rp80 triliun. Jumlah ini Rp60 triliun dibiayai dari pinjaman China Development Bank.(Op/red)

Komentar