oleh

Jumbo Korupsi Pemilu 2019 KPU Resmi Dilaporkan Oleh TPKR

Kabartoday, Jakarta,- Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) resmi melaporkan dugaan pelanggaran anggaran pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

Ketua Investigasi TPKR, Andrianto datangi kantor KPK di jalan Kuningan Persada no. 4 Jakarta Selatan, (21/6/2019), ia meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di KPU tersebut. “Dugaan penyalahgunaan anggaran jumbo Korupsi untuk Pemilu diperkirakan mencapai belasan triliun, “ujarnya.

Andrianto mengatakan pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK untuk memperkuat adanya dugaan korupsi di KPU. Disebutkan, KPU tidak jelas dan transparan mempertanggunjawabkan penggunaan anggaran, meskipun anggaran Pemilu tersebut berasal dari APBN.

BACA JUGA:  Pasca Kerusuhan, Pimti PAS Sepakati Perjanjian Bersama Pemenuhan Hak-Hak Narapidana

“Bahwa KPU telah menerbitkan aturan teknis tentang Penggunaan Anggaran No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 termasuk didalamnya tatacara teknis pertanggungjawaban anggaran, yang dapat dikonfrontir ke salah satu pihak pelaksana yaitu Ketua KPPS, apakah mereka pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani form-form pembiayaan sebagaimana terlampir dalam SK tersebut, ” katanya.

Menurut Andrianto, di LPSE.KPU dan LKPP hanya ditemukan tidak lebih dari 3 Kabupaten/Kota yang melakukan tender pengadaan alat scanner, printer dan laptop untuk kepentingan kegiatan Situng, sementara jumlah kabupaten/kota di Indonesia ada 511, lalu bagaimana pengadaan untuk dikabupaten/kota lainnya.

Dengan demikian, lanjut Andrianto, bahwa secara akumulasi data pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemilu 2019 baik di LPSE.KPU dan LKPP besaran anggaran masih dikisaran angka sebesar 11 triliun rupiah, jika diawal pengajuan anggaran begitu ngotot harus dianggarkan bahkan untuk kebutuhan IT khususnya ditambah sebesar 35 milyar, selebihnya anggaran dari 15 triliun tersebut dipergunakan untuk hal apa dan dilakukan tender pengadaannya dimana dan kapan.

BACA JUGA:  Istri Ditawar 200 Ribu Pria Ini Kalap Bunuh Bosnya

“Bahwa secara kualitas dan kwantitas untuk kebutuhan IT baik di LPSE maupun di LKPP, berupa software maupun hardware nilainya masih dikisaran 15 milyar rupiah, sementara dipenghujung tahun 2018 KPU mengajukan penambahan anggaran sebesar 35 milyar, pembuktian penggunaan anggaran tersebut tendernya tidak dilakukan melalui LPSE, KPU atau LKPP, ” tambahnya.

Menurut dia, KPK harus aktif menelusuri bukti lain dari dugaan penyalahgunaan anggaran di KPU. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus berhasil mengungkap skandal di KPU, karena anggaran dana yang dipergunakan KPU berasal dari rakyat.

BACA JUGA:  DD Tak Dicairkan Selama 4 Tahun, Warga Desa Padanglancat Kecewa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo

“Pajak-pajak yang dipungut dari honorarium PPK, PPS dan KPPS serta biaya-biaya pengadaan untuk TPS, pembuktian pembayarannya dilakukan oleh siapa? Dalam bentuk setoran pajak apa dan berjumlah berapa,” katanya. (Red)

Komentar