oleh

KAMAH: Independensi Bawaslu RI Diragukan

Laporan Resmi KAMAH, Dijawab Bawaslu RI Melalui WhtasApp pribadi kuasa hukum KAMAH

 

Kabartoday, Jakarta – Koalisi Aktivis Anti Hoax (KAMAH) menyebut Bawaslu RI tidak profesional dalam menangani kasus dugaan kebohongan publik yang dilakukan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2019 lalu.

KAMAH melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni Nasution, SH., M.H.., dan Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., telah melaporkan Jokowi sebagai Calon Presiden ke Bawaslu RI atas dugaan penyebaran kebohongan publik pada debat Capres kedua 17 Februari 2019.

Laporan KAMAH dijawab melalui via WhatsApp oleh seorang staf Bawaslu ke WA pribadi Pitra Romadoni pada hari Rabu Malam Kamis, (6/3/2019), sekitar pukul 19.15 Wib.

“Ketidakprofesionalan Bawaslu RI sangat terlihat, laporan resmi kami dijawab melalui Via WhatsApp. Ini kan lembaga yang diakui konstitusi, kok menjawab laporan kami melalui WA, ngirimnya malam hari pula. “Ucap Pitra di ruang media center Bawslu RI, Jum’at (8/3/2019).

BACA JUGA:  Demo 'Berlima Berkarya Bersama' Nyasar 'Pesona Penari Gandrung Banyuwangi'

Atas jawaban Bawaslu RI melalui WhtasApp ke WA pribadi Pitra, maka KAMAH kembali datangi Bawaslu pada hari Jum’at (8/3/2019) untuk menanyakan hal tersebut, dan akhirnya keluar surat resmi Bawaslu tertanggal 6 Maret 2019, yang isinya;

‘Terkait laporan KAMAH yang ditujukan ke Bawaslu RI atas yang dituduhkan ke capres 01 dalam Debat Capres Kedua 17 Februari 2019 lalu, dengan ini Bawaslu RI menyampaikan bahwa tidak adanya unsur pelanggaran yang dilakukan capres 01 tersebut.’ 

Sementara Ketua Koalisi Aktivis Anti Hoax (KAMAH) Ir. Iswan Abudllah, ME mengatakan Bawaslu RI harus berani mengungkap pelanggaran yang dilakukan Capres 01, independensi Bawaslu harus tetap dijaga.

BACA JUGA:  Belum Tersentuh Bantuan, Ormas PP PAC Cibarusah Turun Tangan

“Rakyat melihat, publik mendengar dan Dunia membaca bahwa Jokowi Capres 01 sangat nyata melontarkan kebohongan publik di debat capres kedua 17 Februari 2019 lalu, dan itu sudah kami laporkan ke Bawaslu RI tanggal 19 Februari 2019. “Jelas Iswan.

Lebih rinci Iswan mengatakan keputusan Bawaslu RI atas laporan KAMAH diyakini adanya bentuk intervensi kuat.

“Ini bukan soal personal, tetapi konstitusi dan bangsa ini, supremasi hukum harus di tegakan. Sebagai pengawasan dan salah satu penyelenggara Pemilu, kami masih meyakini bahwa sampai saat ini Bawaslu masih Independen, tetapi jika dugaan-dugaan mati surinya Independensi Bawaslu, maka sangat berbahaya bagi kelangsungan pemilu yang adil, jujur dan terbuka. “Ungkap Iswan.

BACA JUGA:  Ferdinand Bantah Demokrat Tergoda TKN, Itu Hanya Isu Penggiringan Opini

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Elyasa Budianto, SH., bahwa seharusnya Bawaslu memahami SOP dan memanggil terlapor atas laporan yang disampaikan KAMAH. Bahkan Elyasa juga menyebut sampai hari ini surat keputusan yang dikeluarkan Bawaslu dinilai tidak objektif.

“Kami meragukan independensi Bawaslu. Karena terlapor dalam hal ini Jokowi Capres 01 dipanggil juga, tetapi sampai sekarang tidak pernah dipanggil. Dan malahan keluar surat Bawaslu yang menyatakan laporan kami tidak ada unsur. “beber Elyasa.

Dijelaskan Elyasa, dalam pemilu 17 April 2019 nanti, akan menjadi preseden buruk bagi Bawaslu, jika lembaga itu masih berdiri pada penguasa.(Op/An/red)

Komentar