oleh

KAMAH Menduga Institusi Penegak Hukum Telah Jadi Jurkam Jokowi

Kabartoday, Jakarta – Koalisi Aktivis dan Masyarakat Anti Hoax (KAMAH) merasa berang, pasalnya polisi masih saja tidak merespon laporan atas kebohongan publik yang dilakukan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat debat Capres kedua tanggal 17 Februari 2019 lalu.

Wakil Ketua KAMAH, Elyasa Budiyanto, S.H., yang didampingi kuasa hukumnya Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., serta pengurus KAMAH lainnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Advokad senior Eggi Sudjana, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Jum’at (15/3/2019) menyebut Polri, Bawaslu, KPU dan lembaga pemerintah lainnya di duga telah menjadi Juru Kampanye (Jurkam) nya Jokowi.

“Kenyataannya memang sperti itu. Ini dugaan kami loooh, faktanya laporan resmi KAMAH ke Bawaslu RI dijawab dengan pesan singkat WhatsApp, meski kemudian kami diberikan jawaban tertulis setelah kita datangi kembali Bawaslu, itupun jawaban Bawaslu dari laporan kami dikatakan tidak ada unsur kebohongan Capres 01 itu. Padahal telak-telak yang diucapkan Jokowi saat itu sebagai penyebar Hoax alias kebohongan publik. “Beber Elyasa.

BACA JUGA:  Hadiri Deklarasi Relawan Capres 01, Bupati Pemalang Sebut Sebagai Kader Partai

Ia juga menyebut cara-cara Jokowi tidak jauh beda seperti yang dialami Ratna Sarumpaet, “contohnya bu Ratna, tanpa ampun langsung digiring dan dijebloskan ke penjara, laaahh Jokowi kok malah dibiarkan begitu saja, apa itu namanya? “Ucap Elyasa lagi.

lebih lanjut dipaparkan Elyasa, Sikap Bawaslu yang tidak profesional itu telah menciderai perisai UU Pemilu. Bahkan KAMAH juga datangi Bareskrim Mabes Polri guna melaporkan Jokowi atas dugaan pidana penyebaran informasi bohong ditengah publik, namun dua kali ditolak.

BACA JUGA:  Massa Kepung Bawaslu Dibubarkan Polisi

“Dua kali kami ditolak Bareskrim Mabes Polri, dan ini ketiga kalinya, setelah pihak kepolisian meminta terlebih dulu surat cinta dari kami yang isinya kronologis, dan fakta-faktanya. Padahal sebelumnya sejak pertama kali kami melaporkan capres 01, kita sudah bawa itu, semua bukti, saksi dan kita pun di dampingi kuasa hukum. “Jelas Elyasa.

Lebih lanjut Elyasa menyampaikan, untuk ketiga kalinya KAMAH ke Bareskrim Mabes Polri, pengaduannya diterima, tetapi bukan dalam bentuk Laporan atas dugaan kebohongan publik yang kita laporkan atas terlapor Jokowi, tetapi pengaduan KAMAH dioper kebagian Sekretariat Umum Mabes Polri dengan bukti tanda terima.

BACA JUGA:  Sikap MIUMI Atas Pembantaian Muslim di Masjid Al Noor Selandia Baru

“Aneh yaa…kita melaporkan tetapi malah diarahkan memasukan pengaduan, bukan dibuatkan Surat pelapor. “Singkat Elyasa.

Sementara aktivis perempuan Erra Maniara menyampaikan bahwa KAMAH tidak saja mengkritisi Jokowi yang notabenenya saat ini sebagai Capres, namun KAMAH juga akan mengkritisi semua pejabat Negara yang melanggar hukum atas kebijakan yang salah.

“Kami tentunya akan segera audience ke Komisi III DPR RI dalam rangka untuk kembali ajukan revisi UU yang berseberangan dengan UUD 45. Aturan tetap aturan, dan harus dihormati sebagai warga negara yang taat hukum. “Tutup Erra.(Op/red)

Video konferensi pers KAMAH

Komentar