oleh

Kami Bertanya Langkah Kapolri Soal Viral Oknum Polisi Dukung Capres 01

kabartoday, Jakarta – Maraknya informasi yang tersebar di masyarakat dan group WA tentang ada oknum-oknum anggota polisi lakukan penggiringan opini publik, bahkan screenshot yang diterima redaksi kabartoday.co.id disebutkan jajaran polsek Asakota melalui Bhabinkamtibmas nya melakukan upaya-upaya terselubung guna memenangkan capres 01.

Dalam group WA Pilpers 2019 tersebut berbunyi; ‘Mohon ijin komandan… Para Kapolsek, agar langkah Kapolsek Asakota diikuti, untuk meminimalisir celah pihak tetangga untuk Cipkon di daerah kita.

Selain itu, perintahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk bersinergi dengan Babinsa, terus merapat sehingga meminimalkan celah konflik dari efek Cipkon.

Dan juga intel Polsek, dan intel Danramilnya untuk bersinergi dalam menjaga situasi.

Selain daripada itu…dimohon para Kapolsek untuk mencari tokoh masyarakat yang mempunyai masssa paling banyak, perdesa untuk dilakukan GAL oleh Kapolsek dan Iya bin kan timnasnya.

Satu orang satu desa, satu bhabinkamtibmas. Saat melakukan penggalangan jangan melibatkan pihak sebelah, karena untuk mendapatkan hasil penggalangan tertutup.

Cara bertindak nya jangan langsung mengajak, memilih 01. Tetapi di ajak ngobrol terkait kehebatan prestasi  pemerintah sekarang.

Setelah terpengaruh obrolan kita, baru diajak diskusi untuk mensyukuri pemerintahan kita yang sekarang. Terus pengaruhi sampai mereka sendiri yang memutuskan pilih 01.’

BACA JUGA:  Akun FB Baharudin Hamza Ngaku Kanit Reskrim, Catut No Hp Oranglain

 

Himbauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sudah mengeluarkan telegram rahasia berupa Surat Edaran (SE) netralitas anggota Polri sepertinya tidak di hiraukan oleh para oknum anggota Polisi di tingkat Polres dan Polsek.

Surat Edaran (SE) Kapolri itu berbunyi:

Anggota Polri dilarang untuk menggunakan, memasang, atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu.

BACA JUGA:  Aksi JAPD di KPU Simpulkan Pemilu 2019 Khianati Kedaulatan Rakyat

Dilarang berfoto atau selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun jari membentuk huruf V yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.

Anggota Polri juga dilarang untuk menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali melaksanakan pengamanan yang didasari oleh surat perintah tugas.

BACA JUGA:  Berita Duka, Kena Serangan Jantung Direktur Tipikor Polri Meninggal Dunia

Personel juga diminta untuk menghindari tindakan kontra produktif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menjaga dan mengawal berlangsungnya Pemilu 2019 yang aman, sejuk, dan sukses.

Hindari pelanggaran anggota sekecil apapun yang dapat berdampak pada penurunan citra Polri.Tingkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan anggota di lapangan.

Hampir semua larangan dalam surat edaran itu menjawab keresahan masyarakat. Sebagai aparat negara secara kasat mata secara kelembagaan maupun personilnya banyak yang melakukan berbagai tindakan yang disebut dalam surat edaran.(Op/red)

Komentar