oleh

Kampanye di Balai Desa: Kades di Pemalang Kena Sumprit UU Pemilu

Kabartoday, Jateng – Hari ini Suharti kepala desa Mengori resmi jadi tersangka atas tuduhan dan dugaan kasus tindak pidana pemilu. Sidang pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa ini digelar di ruang sidang Cakra PN Pengadilan Negeri Pemalang Jalan Pemuda, Kamis (14/2/2019).

Suharti Kades Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah ini didakwa telah melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan perserta pemilu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 490, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sidang yang dipimpin oleh Raden Ari Muladi, S.H (Hakim Ketua), Wiwin Sulistya, S.H (Hakim Anggota 1), Mas Hadi Polo (Hakim Anggota 2) dengan Jaksa Fahrul Rozi, S.H (Jaksa Penuntut umum), Bambang S (Jaksa Penuntut umum) menghadirkan saksi ahli DR Pujiono SH MHum FH Undip Semarang.

BACA JUGA:  Satreskrim Polresta Sidoarjo Grebek Lokasi Sabung Ayam di Buduran

Dalam keterangannya saksi, DR Pujiono SH., MHum., FH Undip Semarang mengatakan, Kades harus netral dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak peserta pemilu dalam konteks tindakan yang dilaksanakan dalam masa kampanye tanpa harus menunggu hasil pemilu.

Lebih lanjut kata Pujiono, dalam berkas yang saya baca dan bukti-bukti yang ada, disampaikan ada STTP dari kepolisian karena tempat tidak memungkinkan sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan memfasilitasi kampanye tersebut.

BACA JUGA:  Pemuda Malteng Tewas Dikeroyok Lima Pemuda Ambon

“Dalam konteks ini, tindakan terdakwa menguntungkan dan memfasilitasi sehingga terjadinya kampanye,” kata saksi ahli.

Saksi ahli juga menegaskan, fakta lain peringatan sebelumnya dari Panwascam ini memperteguh bahwa hal tersebut telah melanggar, namun terdakwa mengijinkan/ memperbolehkan balai desa digunakan sebagai tempat kampanye.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat dari konteks secara utuh bahwa sebelumnya terdakwa telah diingatkan oleh panwascam, seharusnya terdakwa mengetahui hal itu merupakan kesalahan.

BACA JUGA:  Kepuasan Masyarakat Terhadap Polda Banten 86,4%

Tampak dalam persidangan juga diputarkan video rekaman saat pelaksanaan kampanye, dan sidang akan dilanjutkan besok pada Jum’at (15/2/2019) sekitar pukul 08.30 Wib dengan agenda pemeriksaan dan tuntutan.(Rae)

Komentar