oleh

Kapolda Maluku Dituding Terlibat Mafia Tanah, Kabid Humas Angkat Bicara

Kabartoday, AMBON – Beberapa hari terakhir ini, jagad maya di Maluku dihebohkan dengan tudingan mafia tanah yang dialamatkan kepada Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa.

Akun Facebook atas nama Lipren’t Ode Fiila dalam beberapa postingan statusnya menuding orang nomor satu di jajaran Polda Maluku terlibat mafia tanah pasca Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Ambon mengeksekusi lahan seluas 5.727 meter persegi di kawasan Kebun Cengkih, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Kamis, 18 Juli lalu.

Bahkan dalam satu postingan tertanggal 25 Juli pukul 15.19, akun Lipren’t Ode Fiila yang ia tandai ke sembilan akun lainnya mengunggah foto Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa disertai tulisan Mafia Tanah di atas kepala Lumowa.

Postingan akun FB Lipren’t Ode Fiila yang dinilai mencemarkan nama baik Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa

Saat ini, pemilik akun Lipren’t Ode Fiila sementara gencar menggalang kekuatan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta dengan tujuan meminta Kapolri Jenderal Polisi M Tito Karnavian agar segera mencopot Kapolda Maluku.

Terkait tudingan ini, Kabid Humas Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Muhammad Roem Ohoirat angkat bicara. Ia menegaskan postingan media sosial facebook pada akun FB Lipren’t Ode Fiila beberapa hari ini bermuatan unsur menghina dan mencemarkan nama baik Kapolda Maluku.

BACA JUGA:  Perlu Perda Untuk Lindungi Masyarakat Adat di Maluku

“Postingannya yang mengirimkan gambar Kapolda Maluku disertai tulisan bermuatan unsur menghina dan mencemarkan nama baik Kapolda Maluku. Postingannya itu tidak disertai dengan bukti, data, serta fakta hukum,” ujar Ohoirat kepada wartawan di ruang kerjanya Jumat Sore (26/7).

Dalam postingan ini masuk dalam pencemaran nama baik dimana disini foto bapak Kapolda pada atas bagian kepala ada tulisan Mafia tanah.

Memang beberapa waktu lalu ada perkara perdata tanah. Perkara ini kemudian berproses di Pengadilan sampai dengan terakhir sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 305.PK/PDT/2016 tentang Perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata tanggal 3 Agustus 2016 dengan putusan MENOLAK permohonan PK I oleh Pemohon Nurdin Fattah dan PK II oleh Pemohon Nurdin Nurlette.

Berdasarkan putusan ini kemudian Pengadilan Negeri (PN) Ambon mengeluarkan penetapan Ketua PN Klas IA Ambon Nomor 9/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb.jo Nomor /76/Pdt.G/2012/PN.Ab tanggal 9 juli 2018 tentang perintah eksekusi riil berupa pengosongan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan Rumah / Toko (UD. AMIN) yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh.

“Perlu saya jelaskan terhadap para pihak yang bersengketa dalam kasus perdata tersebut, Bapak Kapolda jangankan kenal, mengetahui nama pun tidak pernah. Dan tidak pernah ketemu dengan orang-orangnya,” tegas mantan Wadirreskrimum Polda Maluku

BACA JUGA:  Dengan Rp 20 Ribu Motor Kawannya Dibawa Kabur, Polsek Kampar Ungkap Pelakunya

Ohoirat yang saat pernyataan persnya itu didampingi AKP Stanislaus Kasihiw yang menjabat Paur Pemanalis Bidang Humas beberkan, berdasarkan putusan yang telah inkracht dalam perkara ini kemudian PN Ambon telah melakukan eksekusi terhadap obyek tanah ini beberapa hari yang lalu.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua PN Ambon mengirim surat kepada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dengan Nomor : W27-U1/1442/H11.02/7/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Eksekusi Rill Lanjutan dan permintaan bantuan Pengamanan dengan waktu pelaksanaan Rabu 17 Juli 2019 berlokasi diobjek sengketa Jalan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Karena itu, ia jelaskan bahwa yang melakukan eksekusi itu bukan polisi tetapi oleh instansi Pengadilan. Polisi hanya membantu dalam hal pengamanan. Dalam Hal ini fungsi pihak kepolisian hanya selaku pengaman bukan selaku pelaksana atas Putusan Hukum sengketa yang sudah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dengan data dan fakta hukum diatas, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sudah sesuai prosedur hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Rule of Law (Negara Hukum).

BACA JUGA:  Kedapatan Sabu, JS Diamankan Unit Reskrim Polsek Rajeg Tangerang

“Jadi bapak Kapolda tidak pernah tahu menahu dengan objek ini. Memang pernah dilaporkan tentang akan dilaksanakan eksekusi. Tetapi teknis dilapangan tidak pernah diketahui. Sampai dengan kemarin adanya postingan yang seperti ini,” terang salah satu putra terbaik asal bumi Larvul Ngabal ini.

Ia katakan, terhadap postingan dari akun Lipren’t Ode Fiila Bapak Kapolda dan kami semua di Polda Maluku sangat keberatan karena ini sudah mencemarkan nama baik beliau. Yang jelasnya, siapapun yang berbuat salah akan dimintai pertanggungjawabannya,” tandasnya.

Namun menyangkut upaya hukum, Ohoirat mengaku belum bisa memastikan. Ia katakan masih menunggu petunjuk dari Kapolda Maluku.

“Untuk upaya hukum, kami belum tahu. Nanti kita lihat dari bapak Kapolda sendiri petunjuk beliau bagaimana. Karena untuk kasus pencemaran nama baik masuk delik aduan sehingga yang berhak membuat laporan adalah korban pencemaran nama baik,” terangnya.

Ohoirat kembali menegaskan postingan akun FB Lipren’t Ode Filla adalah bermuatan hoax dan atau menuduhkan suatu Perbuatan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan diduga telah melanggar rumusan Primer pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsider pasal 310 Ayat (1) KUHP. (MAL)

Komentar