oleh

Kapuspen TNI: Panglima TNI Mendukung Penurunan Baliho HRS Yang Dilakukan Pangdam Jaya

KabarToday, JAKARTA – Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah untuk menurunkan baliho HRS karena kewenangan ada di Pangdam Jaya. Tentunya Panglima TNI mendukung langkah yang di ambil Pangdam Jaya karena yang tahu situasi di daerahnya Pangdam. Demikian disampaikan Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad, S.I.P bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman saat menggelar konferensi pers di Kodam Jaya , Jakarta, Senin (23/11/2020).

Pernyataan Kapuspen TNI tersebut untuk mengklarifikasi simpang siurnya tentang pemberitaan pemerintah penurunan baliho di DKI beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Mayjen TNI Achmad Riad menjelaskan bahwa Panglima TNI memang tidak memberikan perintah untuk menurunkan baliho , karena hal tersebut teknis dari sisi operasional. Pada sisi lain Pangdam Jaya selaku pimpinan militer di daerah , tentunya memiliki tanggung jawab mengambil suatu tindakan atas dasar pertimbangan situasi di lapangan.

BACA JUGA:  Razia Satpol PP Tak Pernah Sentuh Mucikari Sahabat Bupati Pasuruan

“Tentunya Panglima TNI mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapngan,” jelasnya.

Senada dengan Kapuspen TNI, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan bahwa penurunan bukan perintah Panglima karena hal-hal karena hal-hal yang semacam ini cukup Pangdam Saja.Sama saja kaya pembagian masker dan kegiatan baksos segala macam kegiatan di lakukan di kewilyahan.

BACA JUGA:  Ditbinmas Polda Banten, Berikan Himbauan Protokol Kesehatan Kepada Pengunjung Wisata Pantai

“Tetapi setelah kegiatan pasti laporkan ke Panglima dan harus di ketahui,”katanya.

Lebih lanjut Pangdam Jaya, bahwa penurunan baliho sudah sesuai Ketentuan. proses penurunan baliho awalnya sudah di lakukan Satpol PP dengan Polri dan kemudian dengan TNI prosesnya dari dua bulan lalu sebanyak 338.

Kemudian dari pihak FPI mendemo dan memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali. Menurut pemerintah daerah pemasang baliho tidak sesuai ketentuan, tidak bayar pajak, dan kalimat-kalimatnya ada yang tidak bagus mengundang keresahan masyarakat intinya tidak sesuai dengan Muspida.

BACA JUGA:  Bus PO MGI Terbalik di Tol Jagorawi

“Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku kita kedepankan Polisi Pamong Praja(Pol PP) karena dia yang menjalankan aturan Gubernur pemerintahan di wilayah,” ujar Pangdam Jaya. (tom) 

Komentar

News Feed