oleh

Kasus Judi Bola Guling di Ambon, Kuasa Hukum Terdakwa Nilai Hans Soetanto Yang Harus Diproses

Kabartoday, AMBON – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon Hendrik Sikteubun terhadap dua terdakwa kasus perjudian jenis bola guling yaitu Yuli Susanti dan Yudi Rusdianto dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dinilai error in persona.

Hal ini disampaikan kuasa hukum terdakwa Noija Fileo Pistos dalam lanjutan sidang dengan agenda duplik atau ranggapan dari Penasihat Hukum para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum Selasa (13/8) sore di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam sidang yang dipimpin RA Didi Ismiatun selaku Ketua Majelis Hakim dan Amaye M Yambeyapdi serta Christina Tetelepta selaku hakim anggota, Noija dalam pembacaan duplik menilai yang harus diproses hukum bukanlah kedua terdakwa tetapi harusnya Hans Soetanto selalu pemilik perusahaan Fujima. Pasalnya berbagai izin yang diberikan Pemerintah Kota Ambon baik Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Reklame serta Izin Keramaian dari Polda Maluku atas nama Perusahaan Fujima dengan pemilik Hans Soetanto.

“Bahwa kemudian dalam kaitan dengan error in persona ditegaskan bahwa kalau saja Penuntut Umum menganggap permainan ketangkasan, elektronik dan bola gelinding khusus orang dewasa, yang memiliki tiga buah surat izin, adalah bentuk dari Judi yang di larang sesuai Pasal 303 KUH-Pidana, maka pelakunya bukan terdakwa l Yuli Susanti alias Pingkan dan terdakwa II Yudi Rusdianto alias Yudi tetapi pelakunya adalah pemilik izin yaitu Hans Soetanto,” tegas Noija.

BACA JUGA:  Kades Sungai Sarik Kabupaten Kampar Remehkan Profesi Wartawan
Fileo Pistos Noija, Kuasa Hukum terdakwa

Selain menyatakan bahwa Soetanto yang harus diproses secara hukum, pengacara yang cukup vokal ini juga mengatakan bahwa ada juga pelaku penyerta yaitu Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan SIUP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang mengeluarkan SITU dan Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Maluku yang mengaluarkan izin Nomor: SI/62 XII/YAN 2.1./2018 yang berlaku dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019, sebagai Pelaku-pelaku penyerta yang memberikan kesempatan kepada Hans Soetanto menyelenggarakan Permainan Ketangkasan, Elektronik dan Bola Gelinding khusus orang dewasa ya g dinilai Penuntut Umum adalah Perjudian.

Noija, pengacara yang cukup kondang di Kota Ambon serta Maluku ini katakan jika ingin memproses Soetanto, haruslah melalui mekanisme yaitu pemerintah harus lebih dahulu mencabut izin-izin yang diberikan baru dilakukan proses hukum terhadap perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan izin yang diberikan.

Dalam dupliknya, Noija juga menyampaikan beberapa pendapatnya yang pada intinya menilai tuntutan JPU yang dialamatkan terhadap para terdakwa tidak memiliki cukup bukti.

BACA JUGA:  Ratusan Umat Islam Hadiri Sholat Idul Adha 1440 H di Polres Ambon

Karena itu ia memohon kepada majelis hakim agar; Pertama, menyatakan terdakwa Yuli Susanti alias Pinkan dan terdakwa Yudi Rusdianto alias Yudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan.

Hans Soetanto (lipat tangan), pemilik perusahaan Fujima bersama salah satu karyawannya di depan ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (13/8)

Kedua, menvatakan tuntutan Penuntut Umum kepada Yuli Susanti alias Pinkan dan Yudi Rusdianto alias Yudi error in persona. Ketiga, membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Keempat, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Kelima, menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan.

Keenam, mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula, dan  Ketujuh, membebankan ongkos perkara kepada negara, atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Usai mendengar pembacaan duplik kuasa hukum para terdakwa, Ketua Majelis Hakim RA Didi Ismiatun langsung menutup sidang dan akan dilanjutkan pada Rabu (14/8) dengan agenda pembacaan putusan (vonis).

BACA JUGA:  Merasa Dijebak Emak -Emak Pendukung Prabowo - Sandi ini Ngamuk

Sebelumnya, pada sidang dengan agenda tuntutan, Hendrik Sikteubun selaku JPU meminta majelis hakim agar dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan, dikurangi masa tahanan.

JPU juga meminta majelis hakim untuk menyatakan barang bukti satu buah meja bola guling, satu buah bola guling, kartu (harga 5000 & harga 1000), satu slop rokok sampoerna dan satu bal rokok sampoerna dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti uang penukaran poin dindong dengan rokok sejumlah Rp. 35.706.000,- dan uang setoran mesin dindong sejumlah Rp. 3.920.000,- dirampas untuk negara.

 JPU juga meminta majelis hakim untuk menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-.

Dalam dakwaan, JPU nyatakan para pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Gedung Fujima Lantai II Jalan Yan Paays samping karaoke Nelayan Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. (MAL)

Komentar