oleh

Kasus KONI Blitar, Banyak Oknum Yang Belum Tersentuh Hukum

Kabartoday, BLITAR – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesi (LSM GPI) kembali turun ke jalan. LSM yang kritis menyuarakan ketidak adilan serta anti korupsi tersebut mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar pada Selasa 7 Agustus 2019 lalu. Aksi yang melibatkan puluhan massa tersebut Berkumpul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Blitar, selanjutnya bergerak ke arah timur. Mereka mendesak Kejaksaan untuk mengungkap seluruh pihak penerima aliran dana korupsi pada kasus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang terjadi pada tahun 2016.

Dalam orasinya di depan kantor Kejari Blitar, koordinator LSM GPI Jaka Prasetya mengatakan, jika kasus yang telah menyeret mantan ketua dan bendahara KONI Kabupaten Blitar, DW dan MA ke penjara masih belum tuntas. Menurutnya, dalam kasus tersebut ada dana yang mengalir ke sejumlah oknum anggota DPRD, Forkopimda serta pejabat Disporbudpora.

“Dalam putusan pengadilan Tipikor, ditemukan fakta hukum persidangan adanya kerugian negara mencapai Rp 972.435.000,-. Kami mendesak kejaksaan agar memberi petunjuk kepada penyidik kepolisian, sebab dalam amar putusan ketua dan bendahara KONI, berkas masih tetap terlampir dalam putusan. Ini artinya ada indikasi tersangka baru. Meskipun kerugian negara telah di kembalikan, undang-undang tidak bisa menghapus aspek hukumnya,” terangnya.

BACA JUGA:  Zakarias Sebut Ini Perkara Jumlah Narkoba Terbesar di Kalbar

Menanggapi orasi LSM GPI itu, Plt Kajari Blitar melalui Kasi Pidsus Sigit Sugiarto justru mengatakan bahwa pihaknya telah mengusut tuntas kasus KONI. Menurut Sigit, jika menyoal adanya tersangka baru, itu adalah kewenangan pihak Kepolisian.

“Dengan di vonisnya ketua dan bendahara KONI, kami telah mengusut tuntas kasus tersebut. Mengenai tuntutan adanya tersangka baru, kami tidak bisa melakukan karena ranah itu adalah kewenangan penyidik Polres Blitar yang telah melakukan penyidikan sejak awal tahun 2016 lalu. Kami justru menunggu kepolisian jika memang ada perkembangan lain untuk disidangkan. Mengenai petunjuk itu, jika ada berkas yang masuk lalu kurang, baru kita beri petunjuk. Namun jika pada amar putusannya tidak ada, kita akan berikan petunjuk apa ?,” lontar sigit.

BACA JUGA:  14 Tahun Lalu Dipecat, Gajinya Masih Berjalan, Alimin Kaget

Seperti diketahui, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan KONI Kabupaten Blitar bertanggung jawab atas kegiatan fiktif dengan menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2014 – 2015 untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim di Banyuwangi. Namun menurut koordinator LSM GPI Jaka Prasetya, masih banyak oknum penerima aliran dana haram tersebut yang belum tersentuh hukum. Jaka menilai penanganan kasus korupsi anggaran KONI tidak adil alias tebang pilih. Terbukti dengan hanya menyeret dua orang yang kini mendekam di hotel prodeo. (dwi) 

Caption : Koordinator LSM GPI Jaka Prasetya saat berorasi dan audiensi dengan Kasi Pidsus Kejari Blitar Sigit Sugiarto

Komentar