oleh

Kasus Korupsi Proyek Speed Dishub MBD, Pekan Ini, Penyidik ke MBD Periksa Saksi

Kabartoday, AMBON – Pekan ini, tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku akan ke Maluku Barat Daya (MBD). Tujuannya untuk memeriksa sejumlah saksi dalam kasus korupsi pengadaan empat unit Speedboat Dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun 2015.

Sumber anggaran proyek ini dari APBD Kabupaten MBD tahun 2015. Nilai proyeknya lebih dari 1,5 miliar rupiah. Pekerjaan ini tidak tuntas hingga menimbulkan kerugian negara. Hasil audit lembaga berwenang, kerugian negara mencapai 1,288 miliar rupiah

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka pada, Selasa (12/1/2021) lalu. Mereka adalah Desianus Orno alias Odie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Odie Orno saat itu jua menjabat sebagai Kepala Dinas.

BACA JUGA:  Wakapolda Maluku Sambangi Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Cek Kesiapan Personil

Tersangka lain yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Margareth Simarauw, pimpinan CV Triputra Fajar selaku perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

Odie Orno telah diperiksa dalam status sebagai tersangka, Senin (8/3/2021). Sementara dua tersangka lainnya hingga kini belum diperiksa dalam status sebagai tersangka.

Saat ini, penyidik tim penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku sedang berupaya merampungkan berkas perkara korupsi ini.

Untuk itu, penyidik akan kembali memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui kasus ini. Sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten MBD. Pekan ini tim penyidik akan ke MBD untuk memeriksa para saksi untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka yaitu PPTK dan kontraktor.

Hal ini diungkapkan Dirreskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Eko Santoso melalui PS Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku Komisaris Polisi Gerald Wattimena.

BACA JUGA:  Runtuhnya Tembok PT. Khong Guan Penyebab Banjir, FWJ Salut Ketegasan Walikota Jaktim

“Pekan depan, kita (tim penyidik – red) turun ke MBD untuk memeriksa saksi-saksi atas dua berkas yang lain (PPTK dan kontrsktor-red). Karena ada sebagian besar saksi berada di MBD,” ungkap Wattimena kepada media ini di ruang kerjanya, Jumat (19/3/2021).

Ia katakan setelah pemeriksaan para saksi, akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka PPTK dan kontraktor dalam status tersangka.

“Memang PPTK dan rekanan sudah pernah diperiksa, tetapi dalam kapasitas sebagai saksi. Untuk status tersangka, belum diperiksa. Tunggu setelah pemeriksaan saksi, baru kita agendakan pemeriksaan mereka dalam status tersangka,” jelas Wattimena.

Terhadap PPTK dan kontraktor, disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 55 KUHPidana.

BACA JUGA:  Mewakili Humas PT MEIS, Bambang Klarifikasi Soal Tunggakan Pajak

Kasus korupsi ini terjadi pada paket Pengadaan Empat Unit Speedboat Dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun 2015 lalu. Nilai paketnya Rp. 1.524.600.000,- Namun hingga selesai waktu kontrak, paket pekerjaan tersebut tidak tuntas. Hasil audit lembaga berwenang, dalam paket ini negara dirugikan lebih dari Rp. 1,288 miliar.

Namun, Odie Orno telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 1,3 miliar. Nilai ini lebih dari kerugian negara yang timbul. Namun sayangnya, pengembalian kerugian negara ini dilakukan Odie Orno saat kasus ini sudah dalam tahap penyidikan. (Manuel)

Komentar