oleh

Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah Anggota KSU-S Yang Diduga Dilakukan HS Dan S, Dilaporkan Ke SPKT Polres Pasbar

Kabartoday,co.idPASAMAN BARAT,–Anggota Koperasi Serba Usaha Serumpun (KSU-S), Jorong Silayang Julu, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), GL dan NR didampingi empat orang Kuasa Hukum dari Kantor Advokad Eka Putra Zakran & Asociates (EPZA) Medan, Sumatera Utara, melaporkan HS dan S kepada SPKT Polres Pasbar, Senin (1/2/2021).

HS dan S dilaporkan ke polisi, atas dugaan Penguasaan Sertifikat Tanah anggota KSU-S secara pribadi.

Eka Putra Zakran SH mengatakan, saat ini pihaknya melakukan pendampingan terhadap klien untuk melaporkan HS dan S ke Plores Pasbar. HS dan S diduga telah melakukan Penguasaan dan Penggelapan Sartifikat Hak Milik Lahan Perkebunan Silayang Julu.

BACA JUGA:  Brimob Maluku "Baronda Kamtibmas Sosialisasi New Normal" di Kota Tual

Sebelum melaporkan HS dan S ke Polisi, pihaknya juga telah melakukan Peringatan (Somasi) agar HS dan S mau beritikat baik sekaligus mengembalikan hak anggota KSU-S.

“Setelah di Somasi dan tidak ada itikad baik, maka HS dan S Kita laporkan ke polisi dan laporan tersebut sudah diterima dengan Nomor LP/53/III/2021-SPKT-Res-Pasbar Tanggal 01 Maret 2021,” ujar pengacara yang akrab disapa Epza didampingi tiga kuasa hukum lainnya, Hari Irwanda, Irmansyah Telaumbanua dan Ahmad Rajani.

BACA JUGA:  Ketua LMPI Pandeglang Sikapi Reaksi Pasca Sengketa Pilpers

Masih menurut Epza, kedua orang kliennya yang merupakan anggota KSU-Serumpun yang bermitra dengan Kelompok Tani Silayang Koru Sejahtera (SKS) adalah anggota KSU-Serumpun Sesuai dengan Surat Kuasa penarikan Sartifikat Hak Miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat atau dimanapun berada, yang kemudian diserahkan kepada KSU-S, namun tidak pernah mendapatkan hasil, dan sertifikat tanahnya pun juga tidak pernah dimiliki oleh klien Mereka.

BACA JUGA:  Target Kinerja Kepala BPN Tangsel Patut di Apresiasi

Epza menambahkan, seharusya Sertifikat Tanah seluas lebih kurang 3 Hektar tersebut, harus diserahkan kepada pemilik atau kliennya. Tapi semua Sertifikat Tanah tersebut, masih berada ditangan HS dan S.

“Anggota KSU-Serumpun memberikan kuasa atas Sertifikat Tanahnya kepada Koperasi Serba Usaha Serumpun, bukan kepada seseorang atau pribadi,” ungkapnya.

Atas dugaan Pengusaan Tanah tersebut, HS dan S dilaporkan dengan peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 372 jo 55 Ayat (1) KUHP. (S ERFAN NURALI)

Komentar