oleh

Kasus Postingan Hoax Oknum Polwan di Ambon Terkait ODP, Ditreskrimsus Interogasi Tiga Saksi

Kabartoday, AMBON – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui petugas Subdit V (Cyber) melakukan interogasi terhadap tiga orang dalam laporan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Polwan Polda Maluku.

Korban dalam peristiwa ini Vince Pattiwael (VP) karyawan Hotel Amaris Ambon yang berdomisili di belakang Gereja Sinar Kasih Kompleks Asrama Polisi Perigi Lima Ambon. Korban kemudian membuat laporan pengaduan yang ditujukan kepada Dirreskrimsus Polda Maluku. Sedang terlapor dalam kasus ini adalah Linda Latarissa, okum Polwan Polda Maluku pemilik akun facebook “Linda Latarissa Ste”.

Di facebook, Linda Latarissa memposting status yang menuding seorang karyawan Hotel Amaris Ambon berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), salah satu istilah trend di tengah maraknya kasus virus Corona yang sementara mencekam dunia termasuk Indonesia.

Bunyi postingan statusnya melalui akun facebook Linda Latarissa Ste yaitu “Pegawai Hotel Amaris yg berdomisili di blakang Gereja Sinar Kasih (prgi 5) dinyatakn ODP, entah dia su baku kore deng spa slama ini!! (Emoji marah dua kali). Tlong Yth Bpk. Kapolresta Ambon sgera adakan pnyemprotan juaaa. Pleng Horror eee. Virus ini su mcm Zombie sajaa..!! (Emoji menangis tiga kali)”.

BACA JUGA:  Gunakan Hak Angket, Jabatan Bupati Salwa Bisa Melayang
Postingan akun Facebook atas nama Linda Latarissa Ste

Netizen pun memberikan tanggapan beragam terhadap postingan ini. Postingan baru diketahui korban pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Akibat postingan ini, VP yang berstatus karyawan Hotel Amaris dan tinggal dibelakang Gereja Sinar Kasih Perigi Lima merasa tersinggung dan dicemarkan nama baiknya dengan postingan tersebut. Karena itu, VP kemudian melayangkan laporan pengaduan ke Dirreskrimsus Polda Maluku agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dirreskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Eko Santoso mengatakan pihaknya sementara melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Salah satu cara yang ditempuh yaitu penyelidik/penyidik subdit V telah mengambil keterangan dengan melakukan interogasi terhadap tiga orang.

“Dalam kasus ini, kita masih terus melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Salah satunya dengan melakukan interogasi meminta keterangan. Dan ini sudah dilakukan tim dari subdit V kepada tiga orang,” jelas Eko kepada media ini Sabtu (4/4/2020).

Alumni Akabri Kepolisian tahun 1992 ini ungkapkan tiga orang yang telah dimintai keterangannya yaitu pelapor, terlapor serta satu saksi yang mengomentari postingan tersebut atas nama I Ketut Teguh Sukma alias Ketut pemilik akun facebook Ketut Teguh Sukma. Interogasi terhadap tiga orang ini dilakukan Rabu (1/4/2020) lalu.

BACA JUGA:  Tokoh Aktivis Sikapi Gonjang Ganjing Hak Angket Nurdin Abdullah

Selain interogasi, Eko Santoso katakan langkah lain yang diambil untuk memperjelas kasus ini agar terang benderang adalah dengan melakukan koordinasi dengan dengan Ahli Bahasa Indonesia dan ahli ITE terkait konten yang disebarluaskan.

Terkait kasus ini, perwira menengah Polri berpangkat tiga melati di pundak ini tegaskan jika proses hukum berlanjut maka kemungkinan terlapor dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 45 ayat (5) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan *delik aduan*

BACA JUGA:  Jokowi Dilaporkan KAMAH ke Bareskrim Mabes Polri

Perwira polisi yang pernah bertugas di Maluku sejak tahun 1992 hingga 2001 lalu katakan dalam kasus ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Walaupun begitu, pihak pelapor dan terlapor telah saling memaafkan. Terlapor juga menyesali perbuatannya. Untuk itu pelapor dan terlapor bersepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan kekeluargaan di luar proses hukum atas inisiatif mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Surat perjanjian perdamaian yang dibuat disaksikan juga oleh keluarga dari kedua belah pihak, Tokoh Masyarakat (RT setempat) dan Pimpinan satuan kerja dari Terlapor dan Pelapor. Terlapor juga telah membuat permohonan maaf di media sosial.

“Karena telah berdamai, pelapor telah membuat Surat Pencabutan atas Laporan Pengaduan yang disampaikan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku tanggal 3 April 2020. Jadi, kita tunggu perkembangan penanganan lanjutan. Nanti saya infokan lagi,” pungkas Eko yang pernah menjabat Kabag Ops Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di tahun 2001 lalu. (Imanuel)

Komentar