oleh

Kepsek SMPN 6 Ambon : Tidak Ada Pungli di Sekolah

-Daerah-98 views

Kabartoday, AMBON – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Ambon Jantje SR Mahulette menegaskan pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap orang tua siswa untuk kepentingan sekolah. Jika ada permintaan sumbangan kepada orang tua siswa, itu dilakukan secara sukarela dengan kesepakatan bersama komite sekolah, orang tua siswa serta pihak sekolah.

“Sama sekali tidak ada pungutan liar di sekolah. Semua bentuk sumbangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama komite sekolah, orang tua siswa dengan pihak sekolah dalam hal ini guru kelas,” tegas Mahulette kepada awak media di ruang kerjanya Kamis (27/2/2020).

Penegasan ini ia sampaikan untuk menjelaskan pemberitaan salah satu media online lokal Maluku yang menuding ada modus pungli oleh pihak sekolah kepada orang tua murid untuk membeli meubeler sekolah.

Tudingan modus pungli oleh salah satu orang tua siswa ini berawal dari laporan anaknya yang menjadi siswa di sekolah tersebut bahwa pada Rabu (26/2/2020) ia bersama rekan-rekan kelasnya belajar di lantai ruang kelas yang kosong tanpa ada prasarana kursi meja belajar layaknya ruang kelas belajar sebuah sekolah. Orang tua siswa merasa kecewa mendengar laporan anaknya itu dan langsung menjustifikasi ini merupakan modus pihak sekolah untuk meminta bantuan kepada orang tua siswa membantu membeli meubeler ruang kelas.

Mahulette jelaskan di tahun 2019 lalu pihak sekolah telah melakukan pembelian meubeler untuk dua ruang kelas. Satu kelas sumber dananya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan satu kelas lagu sumber dananya dari bantuan sukarela orang tua siswa.

“Untuk ketahuan orang tua bahwa meubeler itu sekolah sudah beli di tahun 2019 untuk dua ruang. Satu ruang menggunakan dana BOS dan satu ruang menggunakan dana bantuan sukarela dari orang tua,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kejari Panggil Mantan Kabid. Anggaran BPKAD Garut Terkait Dugaan Korupsi DPRD

Menyangkut adanya sumbangan-sumbangan itu di SMP Negeri 6, ia tidak menampik. Namun sumbangan yang dimintakan kepada orang tua siswa sifatnya sukarela. Pasalnya, permintaan sumbangan itu dilakukan atas kesepakatan komite kelas dengan orang tua serta wali kelas. Kemudian disepakati mau sumbangan berapa untuk kepentingan sekolah.

SMP Negeri 6 Ambon yang terletak di jalan Kakiali, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Sumbangan sukarela dari orang tua siswa ini juga menurut Mahulette tidak digunakan untuk keperluan pribadinya maupun guru-guru kelas tetapi digunakan untuk kelancaran proses pendidikan di sekolah.

“Sumbangan-sumbangan itu juga dipakai untuk membayarkan tunjangan gaji cleaning service, penjaga malam serta tenaga satpam. Sedangkan untuk pegawai dan guru honorer sekolah selama ini dibayar dengan menggunakan dana BOS. Besarannya 15 persen dari total dana BOS,” ungkapnya.

Keberadaan sumbangan sukarela ini kata Kepsek yang selalu ramah dengan awak media ini sebenarnya sudah berjalan lama sebelum ia menjadi kepala sekolah. Ia hanya menindaklanjuti kesepakatan maupun kebijakan komite sekolah yang selama ini telah berjalan.

Mahulette beberkan permintaan sumbangan sukarela dari orang tua siswa tidak dilakukan sekolah sekolah begitu saja. Ada landasan regulasi sehingga pihak sekolah bersama komite sekolah meminta bantuan sukarela orang tua siswa. Ia terangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dijelaskan pihak komite sekolah bisa mencari sumber-sumber dana untuk membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah.

“Kalau di Ambon untuk mencari sumber dana itukan susah. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank sangat sulit kita dapatkan. Juga membuat proposal untuk pengusaha-pengusaha di kota ini juga sama sekali tidak dipedulikan. Maka satu-satunya jalan komite sekolah meminta sumbangan dari pihak orang tua,” terangnya.

BACA JUGA:  INKINDO Maluku Siap Jadi Mitra Untuk Minimalisir Kerugian Negara Proyek Pemerintah

Landasan regulasi lainnya kata Mahulette ada pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat.

“Orang tua siswa dalam hal ini juga kan merupakan bagian dari masyarakat. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kepentingan-kepentingan pendidikan ke depan,” tandasnya.

Dengan penjelasan ini, Mahulette secara tegas menolak jika dituding pihak sekolah melakukan permintaan sumbangan dari orang tua siswa merupakan bentuk pungutan liar. Bahkan sebelum melakukan permintaan sumbangan sukarela ini, pihaknya pernah meminta advis dari tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli).

“Seperti ini kondisinya sehingga bila dikatakan sekolah melakukan pungli ini sama sekali tidak karena sebelum kita melakukan itu kita sudah melakukan koordinasi dengan tim saber pungli. Dan dari saber pungli katakan jika memang ada kesepakatan maka itu tidak ada masalah. Karena tidak ditentukan besar nilainya dan ada kesepakatan bersama secara tertulis,” jelasnya.

Sumbangan sukarela ini juga hanya diminta kepada orang tua siswa yang mampu. Orang tua yang tidak mampu maupun siswa yang mendapat kartu siswa miskin (KSM) tidak dibebankan.

“Di sekolah ini ada sekitar 400 siswa baik dari keluarga tidak mampu maupun pengguna kartu siswa miskin tidak dibebankan untuk membayar sumbangan sukarela ini. Kemudian besar sumbangan itu juga bervariasi sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua,” terangnya.

Menyangkut berita yang viral menyampaikan bahwa siswa belajar di lantai, tanpa ada fasilitas meubeler sebenarnya ada sedikit kekeliruannya. Ia sampaikan bahwa kelas itu adalah kelas khusus yaitu kelas IT. Tempat belajar mereka menempati ruang laboratorium komputer.

Dalam kaitannya dengan persiapan latihan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk siswa kelas IX ini maka kelas itu untuk sementara dibenahi. Karena itu para siswa kelas IT dipindahkan ke ruang aula. Di dalam aula hanya ada kursi plastik.

BACA JUGA:  Berkas Korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan Segera Dilimpahkan ke PN Tipikor

“Jadi para siswa dipindahkan sementara itu untuk pembenahan kelasnya sehingga proses pembelajaran itu berada di ruang aula. Kemudian guru matematika memberikan penugasan kepada siswa untuk mampu mengidentifikasi bangunan ruang yang ada di sekitar sekolah. Setelah itu, mereka kembali masuk ke dalam ruangan untuk membuat laporan. Karena kebetulan di dalam ruangan hanya ada kursi plastik. Mereka kemudian membentuk kelompok sambil lesehan untuk membuat laporan itu. Jadi para siswa itu lesehan karena kemauan mereka sendiri, bukan instruksi dari guru. Kegiatan belajar itu hanya dilakukan pada Rabu (26) 2/2020) pagi, dan hanya untuk satu jam mata pelajaran,” beber Mahulette.

Ia juga menyayangkan adanya foto kegiatan belajar siswa dilantai oleh media tersebut. Padahal foto itu bukan ruang kelas di SMPN 6 Ambon.

“Ada foto dalam berita tersebut. Tetapi itu bukan foto ruang kelas atau ruang lainnya di SMP Negeri 6. Katanya itu foto ilustrasi. Tetapi tidak keterangan yang mengatakan bahwa foto itu merupakan ilustrasi. Jadi foto yang katanya ilustrasi itulah yang mendiskreditkan sekolah. Karena sudah terbangun opini negatif di masyarakat,” sesal Mahulette.

Untuk itu, ia berharap dan meminta kerjasama insan media jika ada informasi miring atau informasi sepihak tentang sekolah, mestinya dikonfirmasi dulu ke pihak sekolah. Supaya bisa didapatkan jawaban mengapa bisa terjadi seperti itu. Supaya kedepan itu proses pendidikannya bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berharap dengan lancarnya proses pendidikan itu, para siswa memiliki sesuatu yang berharga untuk mereka. Nilai-nilai pengetahuan, ketrampilan, karakter. Ini yang kita harapkan dapat dimiliki oleh seluruh siswa di sekolah ini,” pungkasnya. (Imanuel)

Komentar