oleh

Ketua LSM Gebrak Dukung Kejari Banyuwangi Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT PBS

Kabartoday, BANYUWANGI – Ketua LSM Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) Muhammad Helmi Rosyadi, dukung penuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi mengusut tuntas dugaan korupsi pengelolaan kapal LCT Sritanjung 1 dan Sritanjung 2 oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) yang dilaporkan LSM Forum 5 Maret (Format) tiga tahun silam.

Dukungan itu tercetus kembali seusai kejari melalui Kasi Intelijen, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro memanggil dan melakukan pertemuan dengan pentolan LSM Format yang 3 tahun silam melaporkan perkara dugaan korupsi tersebut.

Ketua Format Mas Soreroso menyatakan ada beberapa laporan hukum yang masuk ke Kejari Banyuwangi, namun terkesan dipeti-eskan. Salah satunya berkas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di PT PBS yang terpendam sejak 14 Juni 2016 silam.

BACA JUGA:  Kisah Personil Ditpolair Polda Maluku Eksekusi Buaya Pemangsa Bocah Enam Tahun di Pulau Buru

“Jelas ini menjadi pertanyaan besar, ada apa gerangan ? Makanya saya mengapresiasi kinerja kejaksaan, khususnya Kasi Intel Bagus Nur Jakfar Adi Saputro yang baru 2 bulan menjabat di kejari Banyuwangi ini,” kata Seroso usai melakukan pertemuan dengan Kasi Intel Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Rabu (22/5/19).

Beberapa barang bukti, sudah diserahkan ke kejaksaan, diantaranya RUPS lengkap beserta laporan keuangan. Adapun sebagai terlapor yakni, Direktur PT PBS dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak lain juga akan ikut terseret.

BACA JUGA:  Pendapat Ahli, Pecandu/Pengguna Narkotika Tidak Boleh di Penjara

“Ini termasuk tunggakan, Jadi kejaksaan harus bergerak cepat merespon laporan ini. Apalagi laporan ini disertai dengan alat bukti yang valid, maka tidak ada lagi alasan bagi kami untuk mempetieskan,” kata Kasi Intelijen, Bagus Nur JAS.

Seperti yang sudah disepakati, Bagus Nur JAS mengatakan, laporan tersebut akan berlanjut pada Rabu (29/5/19). Akan ada ekspose dengan para jaksa dan pihak pelapor. Hal ini bertujuan untuk memperdalam bagaimana tingkat kedalaman dan juga apakah ada ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti terkait pidananya,.

BACA JUGA:  Brinus DPD Depok Gelar Halal Bihal dan Konsolidasi

“Kami meminta Kejaksaan Agung memonitoring jalannya kasus ini. Agar tidak terkesan mandeg atau jalan ditempat. Untuk itulah kami buat petisi ini agar dibaca dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Jaksa Agung RI HM Prasetyo,” beber Helmi Rosyadi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (ARM), Sabtu (25/5/19) malam.(HS)

Komentar