oleh

Ketum KWRI Sebut Pernyataan Wiranto Membunuh Kemerdekaan Pers

Kabartoday, Jakarta – Akibat pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang mengancam Media akan di shutdown alias dimatikan jika melakukan pemberitaan yang melanggar hukum, telah mengundang kontra keras seluruh elemen organisasi kewartawanan maupun insan pers Indonesia.

Pernyataan Wiranto telah dianggap mematikan demokrasi dan kebebasan pers dalam menuangkan informasi publik secara fakta dan aktual. Hal itu dikatakan Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) yang juga selaku Sekjen Majelis Pers Ozzy Sulaiman Sudiro di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Lt. 5 Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Ozzy mengaku geram dengan pernyataan dan ancaman Menko Polhukam Wiranto yang akan memberangus media-media yang membantu pelanggaran hukum terkait Pemilu 2019 dan bisa mengganggu keamanan nasional.

“Menteri ini mungkin sudah lupa atau pikun bahwa saat ini bukan lagi Era Orde Baru, wajar saja karna beliau alumnus Orde baru jadi ingin bernostalgila kezamannya dulu. “ucap Ozzy.

Ia juga membeberkan bahwa saat ini pers sudah bebas berdikari dan bisa menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan etika yang berlaku dalam menjalankan amanah sesuai UU NO 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BACA JUGA:  Tiga Polisi Kena Tusuk Diserang Segerombolan Orang

Ozzy menegaskan, Wiranto harus menjelaskan konteks keamanan nasional seperti apa yang dimaksud, dan apa dasar hukum menutup media-media. Apakah media yang kotradiktif dengan kebijakan pemerintah yang ditutup dan media yang pro sanjung puji terhadap pemerintah didiamkan dan di nina-bobo kan oleh kekuasaan?

“Indonesia bisa merdeka karena kehadiran Pers Perjuangan dan Pers Perlawanan. itulah jatidiri Pers nasional sepanjang sejarah, hal ini kembali kemasa silam, sama seperti peristiwa yang terjadi dalam transisi era rezim dari Orde Baru ke Reformasi dimana saat itu Pers Perjuangan terus melawan tirani kekuasaan demi kebebasan mereka dalam menyuarakan kebenaran yang menjadi hak publik, ”tegasnya.

Ozzy juga menyebut pernyataab Wiranto dengan ancamannya telah membunuh kemerdekaan pers.

Lelbih rinci di paparkan Ozzy, KWRI sendiri yang lahir 22 mei 1998 tepatnya satu tahun sebelum runtuhnya simbol-simbol kekuasaan Orde Baru yang diwarnai dengan berbagai macam gejolak. Ditengah tuntutan perjuangan Reformasi KWRI Lahir tatkala Pers indonesia harus menentukan sikap.

KWRI yang merupakan Pelopor organisasi wartawan Reformis yaitu organisasi bersejarah yang turut membidani lahirnya Dewan Pers, mengaku akan melawan segala bentuk pengekangan, tirani kekuasaan, stereotype, bagi mereka yang akan mencoba membungkam kembali media setelah insan pers mendapatkan kemerdekaannya dalam bersuara demi kepentingan publik.

BACA JUGA:  Jalih Pitoeng: Rekonsiliasi Prabowo - Jokowi Wacana Bagi-Bagi Kursi Menteri

“Pers itu adalah Hak asasi manusia yang dilindung Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.yang berfungsi sebagai wahana Informasi, Pendidikan, Hiburan dan termasuk Pengembangan ekonomi didalamnya. Sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh Informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan Hakiki dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. “Papar Ozzy.

Dikatakan Ozzy, bahwa Pers juga sebagai sarana kontrol sosial dan problem solver dimana tugas dan fungsinya sebagai penyampai informasi berdasarkan data dan fakta yang terjadi dilapangan bukan mengarang bebas, karena dalam memperoleh informasi ada etika dan aturan yang harus dijalankan, itu tidak sembarangan.

“Jadi ketika ada hal yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka wajar pers mengkritisi, dan jika ada prestasi, maka akan disampaikan sesuai dengan apa adanya secara objektif dan berimbang, ”tukas Ozzy.

Ozzy meminta pemerintah membedakan antara platform sosial media (sosmed) yang tidak memiliki pakem atau etika aturan dalam memperoleh dan menyebarkan data informasi dengan media-media massa yang berbadan hukum dan cenderung bertugas sesuai aturan dan etika yang disepakati dan berlaku.

BACA JUGA:  MENUJU PILKADA 2020, KOMPI USULKAN ALTERNATIF: KOALISI SURABAYA

“Pernyataan Wiranto bersayap dan merupakan upaya pembungkaman media. Kemerdekaan Pers adalah hak setiap insan pers secara konstitusi dilindungi oleh undang-undang mulai dari UUD 1945 hingga UU Pers No 40 Tahun 1999. Kami tidak akan pernah gentar dengan ancaman apapun karena media massa atau pers bekerja menjalankan amanah kode etik jurnalistik dan konstitusi, ”pungkasnya.

Sebelumnya, Wiranto telah membuat pernyataan dengan bernada ultimatum atau ancaman yang ditujukan kepada pengelola akun-akun di media sosial (medsos), dalam arti media online (media Massa) bukan sosial media (sosmed), dan para tokoh nasional.

Wiranto menganggap akun-akun media sosial (Medsos) yang mengganggu keamanan nasional. Wiranto memerintahkan Menkominfo Rudiantara untuk bertindak tegas. Demikian pula tindakan-tindakan hukum di medsos.

“Saya tahu Menkominfo sudah melakukan langkah-langkah, tapi perlu langkah yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kita tutup, kita shutdown, kita hentikan,” tegas Wiranto dalam rapat terbatas membahas situasi pasca-pemilu di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/209). Op/red)

Komentar