oleh

Ketum KWRI Sikapi UKW Dewan Pers, Bukanlah Produk UU Pers

Kabartoday, Jakarta – Usai mendengar ada wartawan langitan yang mengeluhkan keberadaan UKW dan Verifikasi media, maka Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) selaku salah satu organisasi penandatangan lahirnya Kode Etik Wartawan Indonesia di Bandung pada tahun 1999 menyatakan sikap tegas.

Ketua ukum KWRI dan juga sebagai Sekjen Majelis Pers, Ozzy Sulaiman Sudiro menyikapi bahwa selama UU Pokok Pers NO. 40 Tahun 1999 tidak memerintahkan Verifikasi dan UKW kepada media dan wartawan, maka selama itu juga aturan tersebut bukan merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal itu ditegaskan Ozzy melalui komunikasi selullarnya, Rabu (6/11/2019) siang.

“Aturan itu hanya sebagai sunah, karena UU merupakan payung hukum tertinggi di Negeri ini. Jika ada aturan yang bisa melampaui perintah UU, maka pastinya itu sebuah ketidaksesuaian dalam konteks (kelirumologi), “ucapnya.

Ozzy juga menguraikan soal rumusan kompetensi wartawan bisa di ibaratkan hanya sebagai resep alternatif untuk menyembuhkan dan memperbaiki kinerja Pers dan Wartawan.

“Sebagai resep, tentu kita memerlukan obat, sebaik apapun resep tidak ada artinya jika obat tidak tersedia, “ulas Ozzy.

BACA JUGA:  Presiden Komite Perdamaian Dunia Minta Polri Hentikan Penangkapan Para Tokoh Indonesia

Menurutnya yang dimaksud obat-obatan atau vitamin dalam menyembuhkan dan memperbaiki kinerja pers dan waratwan harus dilihat beberapa poin, yakni;

1). Iklim dinamika Pers yang Kondusif.

2). Pendidikan dan pelatihan wartawan.

3). Kesejahteraan Wartawan.

4). Pers yang bermoral, berkarakter kebangsaan.

“Tanpa didukung obat-obatan atau vitamin semacam ini, maka apa yang dimaksud UKW, dan itu hanya isapan jempol belaka. UKW bisa saja dilakukan bagi para jurnalis baru yang menggeluti dunia kewartawanan dan butuh penajaman sebagai kewajiban profesinya, dan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab Organisasi atau perusahaan media dimana dia bernaung, “beber Ozzy.

Dikatakannya, mengikuti UKW syah-syah saja untuk menambah wawasan, namun tidak boleh dimonopoli oleh lembaga atau organisasi tertentu atas nama kedaulatan Pers sehingga dapat meresahkan dan menyesatkan umat Pers.

“Itukan sama ajah, seolah-olah yang mengklaim berhak atas UKW itu ya mereka. Ini sebuah pembenaran yang keliru. “Ungkap Ozzy.

BACA JUGA:  Kastaf TNI AD Tinjau Pelaksanaan TMMD di Kampar, Membangun Daerah Sejatinya Membangun Rakyat

Pro dan kontra UKW telah menjadi pertanyaan besar dikalangan Pers, pasalnya berapa banyak para wartwan senior yang sudah separuh hidupnya memakan asam garam didunia kewartawanan, baik dimedia cetak, elektronik hingga bermutan menjadi wartawan On Line milik sendiri, dan kemudian Dewan Pers mewajibkannya mengikuti UKW, sama saja aturan yang dibuat itu sebagai aturan yang keblenger.

“Coba diswiping jagag-jagad media di Indonesia, seperti media mainstream misalnya, apakah ikut UKW seperti halnya yang sama ditekan dan diwajibkan kepada media nyamuk yang masih memiliki idealisme kemandiriannya. Dan berapa banyak para universitas publisistik yang melahirkan mahasiswa- mahasiswa S-1 nya sebagai lulusan akademis jurnalistik. “Paparnya.

Pertanyaannya, siapa yang menguji dan siapa yang diuji. Ozzy mengulas Media dan wartawan bekerja atas dasar perintah UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, dan bukan atas perintah orang-perorang, institusi ataupun lembaga.

“Dalam melakukan tugas jurnalistik, mereka diikat oleh Kode Etik Jurnalistik yang disepakati di Bandung pada tahun 1999 bersama 26 Organisasi Profesi wartawan yang ikut tandatangan dan menjadi bagian sejarah yang tidak terlupakan. Itu jangan sampai dilupakan atau dihapus sejarahnya, karena menghapus sejarah merupakan kejahatan nurani. “Pungkas Ozzy.

BACA JUGA:  Bupati Sergai Hadiri Acara Penerimaan Hasil Evaluasi SPBE Langsung Dari Jakarta

Ozzy juga menegaskan, atas nama Kedaulatan Jurnalistik, perusahaan pers jangan distratakan dengan perusahaan komersil, karena Pers menganut esensi sosialisme yang fungsinya sebagai kontrol sosial dan sosial support.

“Ingat ada sosial disini, kecuali pers sudah dirubah fungsinya sebagai kontrol kapitalis dan kapitalis support, kalau sudah seperti ini, silahkan stratakan perusahaan pers dalam konteks komersial dan industri. “Singgungya.

Disampaikannya, Jurnalis hidup di negara yang sama, yakni berkewajiban yang sama menjaga keutuhan negara, “kita besar dan menghirup udara yang sama. Kita memiliki fungsi yang sama sebagai kontrol sosial dan sosial support, selamat bertugas rekan-rekan. Buatlah karya jurnalistik terbaik yang sesuai dengan Etika Jurnalistik itu sendiri, karena kalianlah sesungguhnya para pencatat sejarah yang menjadikan peradaban bisa dipelajari, dan kebenaran bisa ditemukan. Salam Kedaulatan Jurnalistik. “Harapnya.[]Op/red

Komentar