oleh

Ketum LSM Bahtra : ‘Sah Saja WNI Mencalonkan diri Sebagai Pemimpin namun Harus Jelas Status Hukumnya

Kabartoday, Tangerang,- Ketua Umum LSM Bahtra, Drs. Pakcik R Hasibuan mengatakan, “Siapapun di Negeri ini, selagi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik di perbolehkan atau tidak di larang untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin di Lembaga, 0rganisasi maupun kepartaian yang penting punya rekam jejak yang baik, “tegasnya.

Menyikapi adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hendak mencalonkan sebagai ketua DPD salah satu Partai, Pakcik mengatakan,” silakan saja, namun ya juga harus mawas diri lah.., apabila dirinya masih berurusan dengan hukum sebaiknya diurus dulu biar tuntas dan jelas, sebagai kepastian hukum buat dirinya juga organisasi yang ingin dipimpinnya.

Lanjut Ketum LSM Bahtra “fimilyar, prestasi yang membanggakan serta tidak cacat dalam etika dan prilaku. Nah dalam kontestasi tersebut maka sebagai warga Negara yang baik boleh mencalonkan diri atau menggunakan haknya dalam politik elektoral untuk menjadikannya sosok seorang pimpinan, “jelasnya.

BACA JUGA:  Elyasa: Penahanan Eggi Sudjana Berpotensi People Power Besar 22 Mei

Menyorot kasus MY anggota DPRD dari fraksi Golkar dimana ‘Ia telah dilaporkan oleh istri sahnya HW terkait pernikahan sirinya, dipolres Sumedang pada (28/11 2019) dengan No. LP B/218/XI/2019/JBR/RES SMD. dan pihak kepolisian Polres Sumedang telah mengambil kesimpulan bahwasanya perkaranya sudah cukup bukti pendukung.

Menurut Pakcik, “Evidance in criminal law cases pernikahan siri sangat bertentangan dengan perundang undangan, apalagi pernikahan tersebut di lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa dalam pasal 279 KUHP dapat di terapkan dengan ancaman 5 Tahun paling lama 7 Tahun penjara.

BACA JUGA:  TNI Baret Ungu Tenangkan Massa Pendemo Remaja dan Kawal Mereka Bubar

Maka dalam hal ini berdasarkan pasal 239, 355 dan 405 UU No 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 102 pp No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatip DPRD, maka anggota Dewan yang bersangkutan dapat diberhentikan yakni Pemberhentian Antar Waktu (PAW), “tandas Pakcik.

Dan lagi masyarakat lndonesia khususnya yang berdomisili di Kota Tangerang sudah sangat pintar dan menjurus ke cerdas untuk memilih siapa putra-putri terbaik yang layak untuk memimpin jadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang. Dan bila terlaksana untuk pelaksanaan Musda Vl Partai Golkar Kota Tangerang akan di helat pada Rabu, 8 April 2020 mendatang. Akan tetapi itu juga belum bisa di pastikan di karenakan Dunia lnternasional termasuk Kota Tangerang sedang darurat dalam kondisi Covid-19 yang mendera. (Anna)

BACA JUGA:  5 Pelaku Vandalisme Dibekuk Polda Metro Jaya

Komentar