oleh

KGP Singgung Paradigma Militer Oknum Polisi Aniaya Zaenal Hingga Tewas

Kabartoday, Jakarta – Mahasiswa Universitas Pakuan, Bogor, Zaenal tewas dianiaya oknum polisi saat berdemo di kota Bogor beberapa waktu lalu.

Perisitiwa yang memalukan tersebut juga disinggung Aktivis Pribumi, Ki Gendeng Pamungkas (KGP). Ia mengulas penjelasan pemberitaan yang berjudul, ‘Sempat memohon untuk berhenti dipukul oleh oknum polisi, tapi tetap juga dipukul?’

“Klarifikasi dulu. Jangan sampai hoax itu. Inilah yang tidak didapat oleh polisi berpendidikan rendah dan bisa diduga polisinya masuk karena suap menyuap atau hasil katrol. Pendidikan polisi memang kudu dirubah bahwa mereka berhadapan dengan sesama anak bangsa bukan anak pinokio. Sekali lagi, klarifikasi dulu. Jangan sampai perangkap ‘ala Ratna’ terjadi kembali. “Kata KGP, Selasa (24/9/2019) pagi di Jakarta.

BACA JUGA:  SBP Tulis Republik Indonesia Bab Dua (9), Jokowi Ngajak Perang
Aktivis Pribumi, Ki Gendeng Pamungkas

KGP mempertanyakan soal kurikulum polisi, apakah masih dengan paradigma militeristik? “Tampaknya masih diadopsi sedikit, selebihnya dendam pribadi para oknum berakumulasi akhirnya hasilnya damblek. “Tukas KGP.

Pertanyaan kembali dilontarkan ke KGP, Apa BPIP perlu berlakukan kuliah 45 jam tentang Pancasila dan UUD 1945? “Ya, pasti perlu. Namun, khusus untuk polisi saja Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tapi tidak untuk militer. “Jawabnya dengan serius.

BACA JUGA:  Hendarsam Optimis Penangguhan Eggi Sudjana Dikabulkan Penyidik

KGP juga mengkritisi soal militerisasi langsung berhadapan dengan ancaman global, seperti pernyataan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, bahwa hal itu sangat kebelinger kalau TNI ditarik dari Papua. Ini pernyataan sontoloyooo!!! Sekalian saja Polri kantor mabesnya pindah ke papua dan di Jawa jangan ada polisi!!! “Singgung KGP.

Dijelaskannya, panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa, dan penjabaran kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

BACA JUGA:  Bendera Kuning Simbol Kematian Bertebaran di Komnas HAM
Foto arogansi polisi menghadapi pendemo

“Sayangnya, saat ini produk hukum kita tidak berlaku lagi, karena Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. “Ulasnya.

Dalam perjalanannya, menurut KGP, 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.[]Hsw

Komentar