oleh

Kiprah LSM Pesdam Dalam Pengawasan Penerimaan SIPSS

Kabartoday, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Manusia (LSM Pesdam) telah berkiprah dan ikut andil dalam penandatangan berita acara sidang penetapan kelulusan yang di hadiri oleh Wakapolda Brigadir jendral Polisi Wahyu Hadiningrat, Karo Sdm, Irwasda, Kabid Propam, Kabag Dalpres yang digelar di balai pertemuan Polda Metro Jaya, 25 Juni 2019 lalu.

Dalam penerimaan calon siswa kepolisian tingkat Polda Metro Jaya juga dihadiri oleh para orangtua/wali calon siswa.

“Sebagai LSM yang dilibatkan dalam pengawasan penerimaan polri, pastinya menjadi prestasi tersendiri atas kepercayaan Kapolda kepada kami. Ini menunjukan humanitas dan kemitraan yang serasi. “kata Ketua LSM Pesdam DKI, Dian R Basirun di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

BACA JUGA:  Ditlantas Polda Riau Berikan Penilaian Road Safety Partnership Action

Ia menilai, keterlibatan Pesdam dalam penerimaan calon anggota Polri tahun TA 2019 tersebut sebagai bentuk tindaklanjut kerjasama pengawasan dengan pihak kepolisian yang sudah berlangsung sejak tahun 2014.

“Kami sudah lima (5) tahun di ikut sertakan dalam pengawasan penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS ) yang dilaksanakan di komplek Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ”jelas Dian.

BACA JUGA:  Masyarakat Anti Korupsi Soroti Gubernur Sultra Ali Mazi

Selain LSM Pesdam, Polda Metro Jaya juga melibatkan pengawas eksternal profesional dan independen lainnya. Diantaranya, Kompolnas, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), dan beberapa ikatan maupun himpunan profesi dan perguruan tinggi, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maupun dinas pendidikan se Jabodetabek.

“Jika kami masih dipercaya, kami juga akan usulkan ke Kapolri untuk adanya kewenangan kontrol penindakan terhadap oknum polisi dari tingkat Polsek, Polres maupun Polda itu sendiri yang tidak humanis. Mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait tindakan kepolisian yang asal tangkap tanpa adanya ruang konsultasi hukum dan persuasif aktif, bahkan terkesan ada beberapa object tingkat Polsek di wilayah hukum PMJ bersikap arogan dan tidak mengindahkan tujuan dari pelayanan masyarakat. “beber Dian.(Op/red)

Komentar