oleh

Kivlan Zen, 9 Mei 2019 Kita Merdeka, Yang Menghalangi Kita Lawan

Kabartoday, Jakarta – Pemilu 2019 telah diwarnai berbagai macam cara kecurangan yang di lakukan oleh tim petahana, sehingga mengundang konflik dan kontra politik hebat di tanah air.

Sejumlah relawan, rakyat, emak-emak, elite politik, dan para veteran serta purnawirawan mensuarakan matinya demokrasi Indonesia.

Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen kembali bersuara lantang, ia akan menggelar unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9 Mei 2019.

Kivlan menyebut tujuan unjuk rasa untuk menuntut penyelenggara pemilu segera mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo alias Jokowi – Ma’aruf. Bahkan Ia juga menegaskan siapapun yang menghalangi akan dilawan.

BACA JUGA:  Aksi Koboy Jalanan, Mahasiswa dipukuli Pengemudi Brio Hitam

“Siapa pun yang menghalangi kita lawan, ”kata Kivla di konferensi pers Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Dalam konferensi pers tersebut juga hadir Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Politikus Partai Gerindra Permadi, dan penasehat hukum PA 212 sekaligus Politikus Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana.

“Bawaslu harus berani ungkap kecurangan yang telah menjadi kejahatan pemilu 2019, dan KPU harus bersikap jujur, benar, dan adil. “Ucap Kivlan.

BACA JUGA:  Feri Rusdiono: Tugas Dewan Pers Melakukan Pendataan Bukan Verifikasi

Kivlan menyebut demosntrasi itu dilakukan sebuah aliansi yang ia bentuk dan bernama Gabungan Elemen Rakyat  untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

“Aksi 9 Mei nanti saya tegaskan tidak ada berbau partai, dibawah partai, dan tidak ada di bawah BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga). Kita murni suara rakyat Indonesia untuk meminta demokrasi yang Jurdil. “Beber nya.

Sementara Eggi Sudjana juga mengatakan agenda pertemuan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

BACA JUGA:  Kivlan Sebut Jaksa Paksa Dirinya Jangan Gunakan Pengacara Tonin

“Pertemuan ini jelas di lindungi UUd’45, jadi Jangan ada tuduhab ini makar. “Jelas Eggi.

Eggi juga menyatakan unjuk rasa adalah langkah yang konstitusional.

Video Terkait

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI juga pernah mengatakan bahwa jika ada ditemukan kecurangan, pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, laporkan ke Bawaslu RI.

“Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami. (Bawasl, dengan) bukti-buktinya yang kuat, akan kami sidangkan, dan sidang terbuka semua, “Ulasnya.(Hrs)

Komentar