oleh

KKPB Desak Kapolri Keluarkan Surat Perintah Autopsi Korban KPPS

Kabartoday, Jakarta – Sejumlah dokter yang tergabung di Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB) menyikapi permasalahan yang kini dihadapi bangsa. Mereka meyakini ratusan petugas Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal bukan kematian yang wajar.

Untuk membuktikan kebenaran atas berbagai macam dugaan terstrukturnya pembantaian massal di pemilu kali ini, KKPB mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengeluarkan surat perintah autopsi untuk para petugas KPPS yang meninggal.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (KKPB), dr Bakta Iswara di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

“Kami menuntut dan mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada dokter forensik se-Indonesia agar dilakukan pada semua korban petugas KPPS yang meninggal dunia. “Tegas dr Bakta Iswara.

Desakan tersebut dikatakan Bakta untuk menyimpulkan sebab kematian para petugas KPPS, bahwa nyawa ratusan orang yang tewas apakah dengan penyebab yang sama, yakni kelelahan? Menurutnya, kelelahan hanya satu simpulan yang sifatnya umum.

“Kami menduga ada zat berbahaya , mungkin sejenis racun atau apa… yang mematikan, indikasi yang dialami semua petugas KPPS hampir sama sebelum mrninggal dan kemungkinan ada skema jahat dibalik perisitiwa itu. Oleh karenaya kami menuntut para korban segera di autopsi. “Urai Bakta.

BACA JUGA:  MIRIS Pelajar SDN 05 Sindang Mulya Belajar di Lantai

Bakta juga menjelaskan, dari autopsi tersebut baru akan bisa disimpulkan sebab-sebab kematian yang lebih pasti daripada satu simpulan yang mungkin sifatnya umum seperti kelelahan.

Selain itu, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menurut Bakta harus secepatnya dibentuk. Ia meyakini jika pemerintah, Polri, TNI, para dokter, dan semua pihak yang berkaitan merumuskan hal itu bukan perisitiwa biasa, namun sebagai Bencana Kesehatan Nasional (BKN). Hal itu ditujukan agar rakyat Indonesia mendapatkan jawaban pasti dan real dari data penyebab kematian yang benar-benar komprehensif tanpa adanya duga-menduga lagi.

Menyikapi permasalahan yang dianggap genting, maka KKPB menyatakan dengan tegas agar tahapan pemilu ini sementara waktu dihentikan sebelum dilakukan pengusutan kematian ratusan orang petugas KPPS.

“Semua yang mengaku berpancasila harus memprioritas kan untuk mengurusi para korban petugas KPPS dulu, kami juga meng-indikasikan korban akan terus bertambah, kita harus segera clear-kan permasalahan kematian ratusan petugas KPPS ini, setelah disimpulkan sesuai hasil autopsi yang real, baru lanjutkan kembali proses pemilu. “Ucap Bakta.

BACA JUGA:  Kunjungan Sandiaga Ke Pekalongan Dihadang Sekelompok Orang

Soal santunan, KKPB menyinggung  KPU bahwa kematian petugas KPPS bukan sekedar santunan belaka, akan tetapi itu nyawa manusia yang tidak bisa dinilai dengan uang santunan.

“Bahasa ketua KPU sangat sederhana dan terkesan tidak memiliki beban, ‘kan sudah diberi santunan‘ ucapan itu yang keluar dari seorang ketua KPU. Ingat, ini bukan soal santunan, nilai nyawanya itu tidak bisa dinilai dengan harga hanya Rp 36 juta atau Rp 50 juta, ataupun ratusan juta. “Ungkit Bakta.

Kembali dikatakan Bakta, KKPB akan bacakan pernyataan sikap atas insiden meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu 2019.

Sehubungan kejadian banyaknya jatuh korban, baik sakit maupun meninggal dunia yang menimpa petugas KPPS, pengawas pemilu, dan anggota Polri selama proses perhitungan suara dalam pemilu 2019 ini, maka kami Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan ini sebagai ‘Bencana Kesehatan Nasional‘.

Atas dasar itu, kami menyatakan sikap:

BACA JUGA:  Fadli Zon Jenguk Kivlan Zen Di RSPAD, Tonin Tachta Bersyukur

1). Menuntut pemerintah menyatakan hari berkabung nasional dengan memasang bendera merah putih setengah tiang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.

2). Menuntut pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen.

3). Mendorong Komnas HAM untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran HAM dan membawa kasus tersebut ke forum international (Mahkamah International dan Dewan HAM PBB).

4). Menuntut dan mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada dokter forensik se-Indonesia pada semua korban.

5). Menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan yang sesuai undang-undang.

Sementara Kuasa Hukum Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, Elza Syarief menjelaskan sesuai porsi hukum. Ia memberikan argumennya bahwa setiap petugas KPPS bekerja melebihi jam kerja. petugas yang bekerja melebihi kapasitas dari 8 jam.

Ia menilai hal itu sudah menyalahi aturan jam kerja.”Melebihi 8 jam perhari, itu saja bisa melanggar, saya bisa katakan itu karena kita bekerja ada aturannya. Aturannya memang ini tetap tenaga manusia ada batasnya kenapa ditetapkan 8 jam bekerja? Karena memang kemampuan manusia itu 8 jam, “ujar Elza.(Op/red)

Komentar