oleh

Komite Aksi Nasional Driver Online Kembali Tuntut Keadilan

Kabartoday, Jakarta – Driver Online kembali menuntut keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh Aplikator dan Pemerintah melalui Peraturan-peraturan hanya omong kosong.

Perlawanan menolak Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus hanyalah sebagian kecil bagian dari perjuangan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan kami, “Kata Ridho Kordinator Driver Online Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Ridho menyebut ada lima (5) hal penting yang akan dilayangkannya, yakni:

1). Bahwa dengan PM 118 tahun 2018 aplikator tidak tersentuh oleh aturan Kemenhub karna bukan ranah Kemenhub untuk mengatur aplikasi secara yuridis cacat hukum.

BACA JUGA:  BPAN LAI Banyuwangi: Hindari Provokasi Oknum Tak Bertanggungjawab

2). Aplikator akan tetap merdeka berstatus sebagai penyedia aplikasi dan tidak ada kaitannya dengan PM 118 tahun 2018, (boleh dicek apakah PM 118 tahun 2018 ada mengatur aplikasi). Kesewenang-wenangan dan kekuasaan tetap ada di tangan aplikator. Mitra tetap akan menjadi budak aplikator meski berstatus pengusaha.

3). Dengan dilimpahkannya aturan sim A umum pada aturan POLRI, maka dapat dipastikan setelah proses Peraturan Menteri Nomor: 118 tahun 2018 berjalan sim A umum juga pasti akan diberlakukan sesuai UU 22/2009 Karena dengan adanya Peraturan Menteri Nomor: 118 tahun 2018 driver online sudah mengakui dirinya sebagai angkutan umum. Dengan dilepaskan aturan SIM A Umum hanya langkah taktis pemerintah agar seolah mengakomodir tuntutan dari Peraturan sebelumnya.

BACA JUGA:  Yusril Baca Ayat Al Qur'an di MK, Tengku Bilang Itu Untuk Dirinya Sendiri

4). Legal standing? Hingga saat ini sebagai profesi atau hak untuk bekerja salah satunya driver online tetap sah dan dilindungi UUD 1945.

5). Jika aplikator diatur dan dibuat batasan-batasan oleh negara, maka disitulah driver online merdeka.

Selain itu, Ridho juga menyebut terkait hal diatas, pihaknya menuntut;

1). Aplikator harus diatur dan diregulasi mulai dari sistem alur bisnisnya hingga kemitraan.

2). Aplikator wajib bertanggungjawab terhadap segala macam perijinan mitra-mitranya, karena mereka mendapatkan keuntungan atau komisi besar dari hasil kerja mitranya yakni potongan 20%.

3). Tuntut pemerintah untk membuat aturan yang komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya berpihak pada pemodal besar tetapi tetap berlandaskan kepentingan rakyat kecil. Bukan aturan sekelas Kementrian, tetapi di atasnya.

BACA JUGA:  Kapolsek Tanjung Duren, Buka Puasa Bersama FPI

“Untuk itu, kami bergerak dan meminta Presiden Republik Indonesia agar peduli para kesejahteraan Driver Online. “Ujarnya.

Ia menegaskan prinsip kaum kapitalis akan selalu memanfaatkan kelemahan aturan-aturan sebuah negara untuk bisa mengeksploitasi masyarakat kecil demi meraup keuntungan besar. Maka, Rakyat harus terus mengingatkan pemerintah agar membela hak-hak rakyatnya. Jika pemerintahnya masih tuli dan buta atau terbeli, inilah saatnya rakyat bangkit melawan ketidakadilan, atau mati tertindas!!!

Tagar-tagar yang dibumingkan para driver online adalah:

#savedriveronlinedariaturankemenhub
#lawanperbudakanmassaldriveronline
#lawansistempenindasanaplikator
#tolakASKuntukdriveronline
#savedriveronlineindividu
#wujudkanUUaplikatortransportasionline

(Op/red)

Komentar