oleh

Kongres Pribumi Indonesia Merebut Hak-Hak Sipil Boemipoetra

Kabartoday, Jakarta – Banyak keresahan dan kegalauan masyarakat adat, raja dan sultan nusantara yang ternyata sampai 74 tahun Indonesia merdeka, mereka dengan seluruh rakyatnya belum merasakan merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai dengan harapan mereka yang telah ikhlas suka rela menyerahkan segala kekuasaan otoritas dan wilayah tanah air beserta seluruh rakyat dan keturunannya untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI.

Rekomendasi kami dari Bina Bangun Bangsa untuk Kongres Pribumi Indonesia yang berlangsung sejak 28 sampai dengan 30 Maret 2019 di Jakarta sebagai berikut:

1). Boemipoetra adalah orang bangsa Indonesia asli yang ikut dan sepakat serta menandatangani Kongres Pemuda 1928 dan sesuai Amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 18-8-1945, yang dibacakan dan ditanda tangani atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

BACA JUGA:  Lahirnya MOI DKI Jakarta Bukan Sebagai Penantang¬†

2). Cabut semua UU dan/atau peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan istilah “Pribumi” terutama Inpres/Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3). Susun dan dorong melalui MPR dgn TAP MPR dan DPR untuk Undang-Undang tentang Boemipoetera. Isi UU tersebit mengatur keberpihakan negara kepada Boemipoetera sebagai pemilik, pendiri, penguasa NKRI, termasuk penguasa atas kepemilikan dan penguasaan tanah, serta segala potensi SDA dan Tekhnologi demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BACA JUGA:  Wanita Pembawa Anjing Masuk Masjid Ditetapkan Sebagai Tersangka

4). Hak Politik hanya untuk Bangsa Indonesia Asli (BoemiPoetera) bukan untuk non pribumi, yang dibedakan dengan aturan NIK dan bentuk KTP.

5). Sosialisasi konstitusi atau konvensi internasional yang mengakui hak-hak Boemipoetera dan mengedukasi kepada seluruh Bangsa Indonesia akan hal Kemerdekaan Sejati dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17-8-1945 untuk Berdaulat, Adil dan Makmur.

6). Menolak segala macam dan bentuk upaya membentuk peraturan dan perundang2-an yg mengatur kewarganegaraan dan memberikan dwi kewarganegaraan bagi bangsa lain, sehingga meniadakan hak-hak boemipoetera bangsa Indonesia Asli.

BACA JUGA:  Bau Kandang Bebek Dikeluhkan Warga Desa Kampung Sawah

7). Mendorong untuk melakukan Referendum seluruh Rakyat Indonesia untuk Menolak UUD 1945 hasil amandemen dan wajib Kembali ke UUD 1945 yang asli beserta penjelasannya, terutama pasal 6 yang mengatur Presiden RI ialah orang Indonesia Asli, sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan boemipoetera, sesuai dengan Pancasila yang mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian dapat disempurnakan secara bersama-sama dan konstitusional dengan referendum seluruh rakyat, melalui adendum.(Hsw)

Komentar