oleh

KPK Molor Tangani Sederet Korupsi Bupati Bengkalis

Kabartoday, PEKANBARU – Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Indonesia tingkat DPD Provinsi Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka korupsi dana proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

“Kami mendesak tersangka korupsi dan/atau penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek “multi years” pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis ditahan, “kata Ketua DPD LSM GERAK Indonesia tingkat Provinsi Riau, Emos, seperti dikutip Harian Berantas, Kamis (20/6/2019).

Menurut Emos, penahanan terhadap Bupati Bengkalis, AM tersangka suap atau gratifikasi dana proyek tahun jamak atau multi years (MY) itu harus dilakukan, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Emos juga menyebutkan, penetapan tersangka korupsi dana proyek multi years (MY) di Kabupaten Bengkalis ini merupakan kemajuan dari pengusutan pada beberapa tahun sebelumnya. Apalagi, dugaan korupsi dana pembangunan jalan itu terjadi pada tahun 2013-2015 hingga 2017 silam.

“Ada kesan berlarut-larutnya pengusutan kasus ini. Penetapan tersangka ini poin tersendiri bagi para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masa periode kepemimpinan mereka akan berakhir tahun 2019 ini. Katanya.

Emos meminta KPK harus menyelidiki atau menelusuri seluruh aliran dana proyek MY luar biasa tersebut, sehingga diketahui siapa saja yang menikmati aliran dana hasil korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut.

BACA JUGA:  Bekuk Tiga Pelajar Pengancam Sopir Taksi di Jakarta, Polisi Temukan Sabu-sabu

“Penyelidikan atau penelusuran lebih dalamnya lagi, untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Jadi, siapa pun yang menikmati dana proyek pembangunan jalan secara tahun jamak atau multi years (MY) itu, wajib diusut. Jangan ada kesan main mata dalam penangannya, “desaknya.

Diketahui sebelumnya, lembaga hukum anti korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memproses dua orang sebagai tersangka dan mendakwa hingga persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, yaitu mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015, M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

“Proses penyidikan dan fakta-fakta yang terkemuka dalam sidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain, dan sebuah perkara baru sehingga KPK mekukan penyidikan untuk dua perkara, “ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Kamis (16/5/2019) lalu.

Faktanya, dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015, dan kedua dugaan suap terkait proyek “multiy years” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka. “Pada perkara pertama Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias AAN (MK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015,” ucap Syarif.

BACA JUGA:  Anniversary Perhimpunan Indonesia Tionghoa Ke 20

Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp 105,88 miliar di mana tersangka MK diduga diperkaya Rp 60,5 miliar.

Atas perbuatannya, Makmur disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada perkara kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Bupati Bengkalis 2016-2021 Amil Mukminin (AMU) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek “multi years” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

“AMU diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, “ulas Syarif.

Adapun untuk M Nasir dan Hobby Siregar telah didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi terkait proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih tahun anggaran 2013-2015.

Dalam kasus ini, dugaan kerugian keuangan negara yang telah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sekitar Rp 105,88 miliar.

BACA JUGA:  Polsek Tandes Amankan Pencuri Motor

Disamping dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek “multi years” yang disangkakan KPK terhadap Bupati Bengkalis, AM, ada juga kasus temuan uang sebesar Rp 1,9 miliar yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rumah dinas Bupati Bengkalis pada hari Jum’at (1 Juni 2018) atau setahun lebih lalu.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, proses penanganan hukumnya di lembaga anti rasuah atau KPK hingga saat ini masih misteris.

AM juga dikabarkan tersandung dalam kasus dugaan korupsi dana bansos/hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 di Polda Riau, maupun kasus dugaan korupsi pada PT. BLJ Bengkalis tahun 2012 yang perkaranya telah diambil alih oleh Kejaksaan Agung RI di Jakarta beberapa tahun lalu.

Bahkan pada kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah yang menelan biaya APBD sebesar Rp 272 miliar lebih pada tahun anggaran 2012 silam, telah menyeret sebanyak 8 orang pejabat eksekutif dan anggota legislatif ke penjara.

“Ada dua orang tersangka lain yang ditetapkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau setahun lebih lalu, yang proses hukumnya hingga saat ini di Polda Riau belum ada. “jelasnya.

Sederet kasus yang menjerat AM telah mencuatkan tumpulnya lembaga KPK.(Arf)

Komentar