oleh

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan

KabarToday, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan EP (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan 16 orang lainnya dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di lima lokasi berbeda di Jabodetabek. Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan dugaan suap dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perizinan Tambak, Usaha dan Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi persnya, Rabu (25/11/2020).

Dari 17 orang yang diamankan, lanjut Nawawi Pamolango, pihaknya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. “Enam orang diduga sebagai penerima, yaitu EP (Menteri Kelautan dan Perikanan), SAF (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), APM (Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan), SWD (Pengurus PT ACK, swasta), AF (Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan), dan AM (swasta). Satu orang lainnya diduga sebagai pemberi yakni SJT (Direktur PT DPPP, swasta),”ujarnya.

BACA JUGA:  Menteri Yohana Kecam Kasus Inses Di Lampung

Dikatakan oleh Nawawi, sebagai penerima para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BACA JUGA:  IKAMI: Polri Jangan Langgar Prinsip Hukum Konstitusi UUD 1945 di Kasus Abu Janda

“Dan sebagai pemberi para tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” beber Nawawi.

Kini, untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. “KPK meminta kepada tersangka AM dan APM segera menyerahkan diri. Dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif,” tambahnya.

BACA JUGA:  Lemans Kodongan Mencium Aroma Kebohongan Dalam Pengelolaan Gedung Dewan Pers

Dalam kesempatan tersebut, Nawawi berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara OTT tersebut. “Karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan nasib nelayan yang merupakan rakyat Indonesia yang juga berharap sejahtera. Selain itu, perkara ini juga terkait dengan keberlangsungan budi daya lobster yang menyangkut kedaulatan pangan negeri,” tegasnya. (tom)

Komentar

News Feed