oleh

Kritik Jaya Wardhana, Menjual Suara Pemilih Runtuhnya Moral Bangsa

Kabartoday, Jakarta – Secara politis, tidak ada calon atau kandidat yang benar-benar kalah, dan tidak ada pula yang benar-benar menang. Ini semacam MONEY GAME di VALUTA ASING di mana setiap paslon sudah memperhitungkan upaya untuk meminimalkan risiko.

Dikatakan Jaya Wardhana, berapa pun suara yang diperoleh paslon akan menjadi kekuatan tawar (bargaining politik). Mesin politik dari parpol pun ikut menentukan pula kekuatan bargaining.

“Parpol di Indonesia tidak ada mengenal ideologi, melainkan ideologinya hanyalah uang dan kekuasaan. Penyembah Materialistik dengan tidak peduli mau berkoalisi dengan siapa, apakah dengan parpol penista agama sekalipun, yang penting kalau ada risiko bisa diminimalkan. “Kata Jaya, Sabtu (2/3/2019).

BACA JUGA:  PTAI Gelar Diskusi, Sikapi Bangsa Pasca Pemilu 2019

Lebih lanjut dijelaskan Jaya Wardhana, lalu suara pemilih tadi? Saya buat ilustrasi saja, Paslon A (40%), Paslon B (35%), dan Paslon C (25%). Paslon C sudah pasti kalah, tetapi mereka punya bargaining 25% untuk dijual kepada Paslon A. Judulnya, “Pernyataan Pengakuan Kemenagan”. Padahal yang sebelumnya terjadi kesepakatan pembagian jatah politik sebesar 25%.

“Itu bisa berupa proyek-proyek pembangunan, bisa berupa jaringan bisnis, bisa pula berupa kesepakatan politik lainnya. Pokoknya 25% dan setidak-tidaknya balik modal. “Ucap Jaya.

Apa yang terjadi jika Paslon A menolak? Jaya kembali mengulas, resikonya akan lebih besar daripada kalah. Mereka setelah menang tidak ingin mendapatkan kesulitan politik melalui parlementaria. Mereka tidak ingin nantinya program bisnis dan proyek ekonominya malah macet dan mangkrak, gara-gara Paslon C menguasai jaringan bisnis yang dibutuhkan Paslon A.

BACA JUGA:  Warga Apartement Tunggu Anies Baswedan Atasi Kemelut di Apartemen Mediterania Palace

“Paling tidak balik modal. Praktik semacam ini sudah berlangsung dari sejak jaman Pilkades, dan mulai menggila di masa Pilkada dan Pilpres. Rakyat pemilih sudah tidak peduli lagi setelah mencoblos, dan Transaksional jalan.

“Kalau saudara-saudara mau menelusuri kisah-kisahnya, telusuri saja kasus-kasus kepala daerah yang ditangkapi oleh KPK. Ini masih ada hubungannya dengan cerita di atas. Bahkan ada kepala daerah yang semula dikira sebagai Pemberi harapan, ternyata aslinya berwujud iblis. “Ungkap Jaya.

Jaya juga mengkritik demokrasi. Menurut ia, wajahnya demokrasi yang katanya suara Anda menentukan nasib bangsa, ternyata tidak lebih baik daripada jamannya di setiap TPS itu sudah ada pengawas, pengamat, dan saksi. Apalagi yang kurang? Pengawas dan pengamat, masing-masing 2-3 orang. Saksi dari pihak paslon atau kandidat, biasanya 3-4 orang. Masih kurang apalagi coba? Buat apa sampai bikin verifikasi di kecamatan, lalu di kabupaten/kota, belum lagi nanti verifikasi di tingkat provinsi.

BACA JUGA:  Publik Bicara Soal Website KPU Penghitungan Suara Tidak Sesuai C1

“Dari TPS ke KPU Data Center bisa dikirimkan via SMS, IM, atau eMail, atau menggunakan aplikasi khusus. Hanya butuh satu kali saja verifikasi di KPU Data Center. Kalau metode ini digunakan, paling lama sekitar 6 jam sudah bisa diketahui kepastiannya. Masalahnya bangsa ini tidak pernah mau belajar. “Ujarnya.(Op/red)

Komentar