oleh

Kuasa Hukum Jalih Pitung Laporkan KPU dan Bawaslu Ke DKPP

Kabartoday, Jakarta – Pengacara senior Eggi Sudjana di dampingi Pitra Romadhoni Nasution sebagai Kuasa hukum Jalih Pitung datangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Eggi melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan ke DKPP karena dianggap KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu sudah tidak responsif terkait laporan kecurangan surat suara tercoblos di Malaysia.

Menurut Eggi, DKPP selama ini belum ada yang mendatangi. Ia menilai penyelenggara pemilu situasinya sudah keterlaluan, “keterlaluannya ada dua hal, yang pertama kita sudah ke KPU, dan sudah ke Bawaslu menerangkan bahwa ada banyak kecurangan, tetapi tidak ada responsif yang bisa diharapkan dan diselesaikan. “kata Eggi.

BACA JUGA:  Alasan Salah Ketik, Bawaslu Banyuwangi Hentikan Laporan Dugaan Money Politik

Eggi juga menyampaikan dirinya sempat ke Malaysia menemui dubes Indonesia untuk Malaysia, “Dubesnya melengos aja. Nggak mau menerima dengan baik. Kemudian, dalam pengertian yang lebih jelas, “ulas Eggi.

Eggi menyayangkan kinerja Bawaslu RI dan KPU RI yang telah melakukan pembiaran terhadap salah satu paslon capres dengan menggerakkan atau mengarahkan ASN untuk memenangkan petahana.

“yaaa kita buka ajah lah, misalnya Bupati Mandailing mengundurkan diri karena Jokowi nggak berhasil di sana ditolak. Itu kan indikasi bahwa ada komitmen untuk menggerakkan. Dia sudah tidak netral nggak boleh ASN itu. Belum lagi bupati dan beberapa wali kota, Gubernur Bali, Gubernur Riau, itu kan ASN memberi dukungan-dukungan. Nggak boleh. Kenapa didiamkan? itu kan udah jelas, tetapi KPU dan Bawaslu diam saja dan nggak ada tindakan apapun. Kalau sudah sperti ini ya jadi tugas DKPP dong. “Papar Eggi.

BACA JUGA:  Sejumlah PNS Kab. Tangerang dilantik dan diambil Sumpah Jabatan

Dalam konteks yang sama, Pitra Romadhoni, menilai Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan sudah tidak menjalankan fungsi netralitasnya sebagai ketua lembaga penyelenggara pemilu.

Pitra meminta DKPP untuk segera memberhentikan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, ia menganggap kedua lembaga itu sudah tidak menanggapi laporan dari pihaknya selama ini.

“DKPP harus ambil sikap, ini fakta dan bukan omong kosong belaka, Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU RI harus segera di berhentikan dari jabatannya, karena selama ini tim kami merasakan adanya ketidakadilan atas laporan-laporannya yang tidak ditanggapi secara serius oleh Bawaslu maupun KPU. “Beber Pitra.

BACA JUGA:  Satresnarkoba Polres Serang Amanakan Satu Orang Pelaku Narkoba

Pitra juga mendesak DKPP agar digelarnya sidang pemberhentian untuk Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI.

Sementara Jalih Pitung berharap DKPP mampu melakukan pemanggilan ketua KPU dan ketua Bawaslu untuk diberhentikan sebelum pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019.

“Rakyat Indonesia butuh keterbukaan, butuh kejujuran dan butuh pemimpin yang benar-benar pilihannya, bukan pemimpin yang dipilih atas kecurangan, kejahatan dan pemalsuan input suara. “Tutup Jalih.(Op/red)

Komentar