oleh

Kuasa Hukum Kivlan Zen Kembali Ajukan 4 Gugatan Praperadilan

Kabartoday, Jakarta – Kuasa hukum Kivlan Zen, Ir. Tonin Tachta Singarimbun meminta status tersangka atas kliennya digugurkan dalam sidang praperadilan, namun hakim Guntur PN Jakarta Selatan menolak gugatan Kivlan Zen pada Selasa lalu (30/7/2019).

Atas penolakan tersebut, Tonin kembali ajukan gugatan praperadilan dengan mendaftarkan 4 gugatan secara terpisah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

“Iya kan memang boleh kita ajukab kembali praperadilan, karena sebelumnya kurang fokuskan, berdasarkan dari putusan hakim sendiri. Mangkanya kita ajukan lagi dan tadi juha kita sudah mendaftarkan 4 berkas untuk praperadilan di PN Jakarta Selatan,” kata Tonin Tachta, saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019) malam.

BACA JUGA:  Turut Berduka Cita Kapolres Pandeglang Hadiri Pemakaman Alm KH. Ahmad Syulala Sanusy

Ia juga menjelaskan 4 gugatan itu teregister secara berurut dengan nomor 96/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel hingga nomor 99/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.

“Objek praperadilannya yang kami ajukan pertama mengenai penahanan, penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka atas pak Kivlan. “Ucapnya.

Menurutnya, pengajuan praperadilan setelah ditolak hakim PN ya sah-sah saja untuk mengajukan gugatan praperadilan lagi, hal itu karena pokok perkaranya belum diajukan pihak kepolisian untuk disidangkan.

BACA JUGA:  Indonesia Muda Targetkan Sablon Gratis Serentak se-Indonesia

“Ya bisa sajalah, kan belum masuk pokok perkara, artinya perkara tersebut belum disidangkan, dan tidak ada batasannya, kecuali pihak kepolisian melimpahkan kasus pak Kivlan ke sidang Praperadilan, itu baru bisa dinyatakan gugur. “Jelas Tonin.

“Polisi belum melimpahkan karena ini kan butuh perumusan yang matang, ya mungkin polisi sedang koordinasi dengan jaksa,” ucapnya.

BACA JUGA:  Terkait Perbedaan Upah Antar Daerah, Ini Solusi KSPI ( Said Iqbal )

Dalam hal ini, Tonin menilai harus dilakukannya uji keabsahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian perkara, dan gugatan ganti rugi dalam sebuah proses peradilan pidana.[] Op/red

Komentar