oleh

Lasman Singgung Kepala UP Parkir DKI Diskriminatif dan Koncoisme

Kababrtoday, Jakarta – Kepala Unit Pelaksana (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Faisol dinilai diskriminatif dan koncoisme. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Lasman Siahaan SH, MH yang ditemui media ini semalam (22/10/19).

Menurutnya, rusan sosiasilisasi Pergub dan peraturan perpajakan telah menjadi muatan diskriminatif, “urusan itu saja sangat mendiskriminasi, bagaimana urusan bagi-bagi proyek? Semakin kental saja diskriminasi. “tandas Lasman.

Seharusnya, ujar wartawan senior yang juga berprofesi sebagai advokad ini dan juga sebagai penanggung jawab masalah perparkiran di Ibukota, sudah selayaknya Faisol mengayomi semua pemangku kepentingan perparkiran. Apalagi menyangkut regulasi gubernur Anies yang harus diketahui banyak pihak.

BACA JUGA:  Gubernur Maluku Lantunkan Tembang Rohani di Acara Sinode III Keuskupan Amboina

“Sebagai organisasi yang salah satu tugasnya melakukan sosial komtrol. IPJI tidak mentoleransi hal-hal kayak gini. “Singgung Lasman.

Dikatakannya, ada bocoran yang diterima media ini. UP Parkir akan mengumpulan para pengelola parkir yang menjadi kroninya. Semua dibalut sosialisasi Pergub 98/2019 tentang pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik. Sosialisasi Pergub 102/2013 pasal 20 tentang tempat khusus, serta sosialisasi pengelolaan parkir secara mainless dan non tunai.

BACA JUGA:  Demo Buruh Sidoarjo Tuntut Kenaikan UMK Rp 4,2 juta

“Temanya sangat bangus, tapi kenapa hanya perusahaan tertentu yang diundang. “ujar Lasman lagi.

Dia menduka ada agenda lain dibalik acara tersebut. Sumber di UP Perparkiran Dishub DKI menyebutkan dari sekian ratus lokasi parkir yang dipihak ketigakan, beberapa diantranya habis masa kontraknya sejak Juni lalu. Diduga diperpanjang atau menunjuk pihak ketiga lainnya tanpa proses tender.

BACA JUGA:  Pemkab Banyuwangi Berikan Penghargaan Pada Pelaku Usaha Produksi Bersih

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) Taufiq Rachman menuding UP Parkir dan BPRD tak serius menggali potensi pajak, karena membiarkan 30.626 titik parkir tak berizin. Akibatnya setiap bulan Rp 9 miliar potensi pajak parkir menguap.[]Op/red

Komentar