oleh

Listiani Beberkan Ketidaknetralan Gubernur Jateng

Kabartoday, Jakarta – Sidang sengketa Pilpers 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini di buka secara blak-blakan oleh keterangan saksi tim hukum Prabowo Sandi yakni Listiani.

Listiani membeberkan dugaan adanya pelanggaran Gubernur Jawa Tengah dan 32 Kepala Daerah di Jateng bulan Januari 2019 lali atas ketidaknetralan kepala daerah terkait Pilpres 2019.

Keterlibatan Gubernur Jateng dan para Bupati serta Walikotanya telah dilaporkan Listiani ke Bawaslu terkait deklarasi dukungan ke capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

BACA JUGA:  Mantan Hakim Ini Jual Sapi Datang ke Jakarta Ikut Aksi Damai di MKĀ 

“Mereka dengan terang-terangan mendeklarasikan dukunguannya kok, ada teks, ada videonya. “Kata Listiani di sidang sengketa Pilpers di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu (19/6/2019).

Ditanya hakim apakah Listiani melihat langsung kejadian tersebut? Listiani menjawab tak melihat langsung, melainkan bukti-bukti tersebut dari video di Youtube.

“Video-video ini lah yang saya jadikan dasar pelaporan ke Bawaslu. “ucapnya dihadapan hakim MK.

BACA JUGA:  Aroma KRL Jabotabek Bau Pesing

Listiani juga mengakui Bawaslu saat itu telah menyatakan gubernur bersama 32 kepala daerah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemda dan merekomendasikan kepada Mendagri.

Ketidakpuasan Listiani sebagai pelapor, Gubernur Jateng dan para bupati serta walikota se Jawa-Tengah karena mereka tidak dikenakan UU Pemilu.

“Waktu itu seorang komisioner Bawaslu telah menyampaikan kepada kami bahwa gubernur dan kepala daerah melanggar asas netralitas. Saya merasa keberatan kalau Bawaslu provinsi berani menyatakan gubernur, wali kota dikenakan UU Pemda, harus dikenakaan UU Pemilu. “Bebernya.

BACA JUGA:  Anies Baswedan Resmikan Pembangunan Jakarta International Stadium

Listiani juga menyebut dugaan ketidaknetralan kepala daerah di Jateng sangat berdampak pada perolehan suara Prabowo-Sandiaga.(Op/red)

Komentar