oleh

LKBHMI-PB HMI Kembali Datangi Komnas HAM

kabartoday, Jakarta – Terangkum dalam keterangan tertulis Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) yang memaparkan bahwa, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Menurutnya pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan proses penanganan Investigasi Komnas HAM terkait aksi Demonstrasi pada tanggal 21-22 Mei lalu yang menimbulkan kericuhan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa sebagaimana dalam pemberitaan diberbagai media massa.

BACA JUGA:  9 Bus Kades Kabupaten Pemalang Tiba di GBK

Sementara itu, Badan Kordinasi Nasional, Abd. Rahmatullah Rorano selaku Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan Komnas HAM terhadap masalah tersebut.

“Kami mengharapkan proses penanganan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak di intervensi oleh pihak manapun sebagai lembaga yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya. Komnas HAM semestinya independen melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, ”ungkap Rahmatullah Rorano di Jakarta, Sabtu (19/7/2019).

BACA JUGA:  Yusril Baca Ayat Al Qur'an di MK, Tengku Bilang Itu Untuk Dirinya Sendiri

Dalam hal ini, Komnas HAM dituntut untuk menjalankan fungsinya secara transparan dalam penanganan investigasi kasus tersebut yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

“Komnas HAM kita harapkan mampu mengungkap aktor dibalik aksi demontrasi yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Jika dalam investigasi nantinya ditemukan aktor aksi demonstrasi yang menyebabkan kericuhan, maka wajib disampaikan kepada publik. Hal ini menjadi penting untuk menjaga trust masyarakat terhadap lembaga, ”ujarnya.

BACA JUGA:  Pernyataan Sikap DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

Selain itu pihaknya juga mendorong hasil-hasil temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM agar diserahkan dan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[] Bt/Anna.

Komentar