oleh

LSM Bergerak Sebut Penegakan Perda dan Perkada di Garut Belum Optimal

Kabartoday, Garut – Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut dalam mengawal dan menegakkan Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Garut sampai saat ini masih belum optimal, bahkan tak menampakkan taring nya.

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disana disebutkan bahwa posisi Satpol PP mempunyai tugas yang sangat mulia yaitu sebagai penegak Perda dan Perkada. Hal tersebut dinyatakan oleh M. Arief Dewan Pendiri LSM Bergerak, di Hotel Santika Garut, Senin 25 Februari 2019

Lebih lanjut Arief menyatakan, bahwa jelas Satpol PP Garut mengacu pada Perda 26 Tahun 2008, Perda 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Garut no 26 Th 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, di dalam Satpol PP juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan terkait itupun sudah ada Perda yang mengaturnya sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BACA JUGA:  Sidak Pasar Jargaria, Kapolres Kepulauan Aru Minta Pedagang Tak Panik Terkait Covid-19

“Dari analisa Saya, lemahnya implementasi Perda dalam berbagai persoalan, tak lepas dari kesadaran masyarakat dan masalah Komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara Camat, SKPD dengan pihak Satpol PP, ditambah dengan anggaran Operasional dan pelatihan peningkatan mutu SDM dilingkungan Satpol PP yang masih rendah. “ucapnya.

Menurut data per April 2018, yang berada dilingkungan Satpol PP Garut terdiri dari Kasat, 1 sekdis, 4 kabid, Pegawai/anggota Satpol PP di kabupaten Garut secara keseluruhan termasuk di kecamatan dan dibawah Camat berjumlah kurang lebih 400 pegawai, yang ditempatkan di markas sebanyak 168 orang pegawai, PNS 56 orang pegawai termasuk didalamnya struktural, TKK berjumlah 164, dan tenaga kerja sukwan 170, termasuk kesemuanya yang ada di Kecamatan, bahkan dari mereka ada yang masih menerima uang perbulannya lebih rendah dari UMK Kabupaten Garut.

Jumlah personel dan anggaran Satpol PP tersebut tentu tidak sebanding dengan wilayah Garut yang sangat luas, serta kondisi Garut yang saat ini telah menjadi salah satu tujuan investasi industri skala besar, dan industri wisata di Garut yang saat ini terus meningkat, hal tersebut tentu memerlukan kontrol dari Satpol PP terkait sejauh mana para pengusaha , perusahaan mentaati Perda yang ada di Kabupaten Garut.

BACA JUGA:  Kodim 0503/JB Amankan Wilayah di Hari Libur

Salah satu indikasi lemahnya peran dan fungsi Satpol PP dalam mengawasi serta mengawal penegakan Perda, yaitu terkait pelaksanaan Perda Tata Ruang dan Perda Retribusi yang didalamnya ada retribusi IMB.

Dari Kondisi tersebut mengakibatkan alih fungsi lahan, dan kehilangan potensi pendapatan Kabupaten Garut dari retribusi IMB yang menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut, terlebih di Garut saat ini sedang menjamurnya Develover Perumahan yang seharusnya bisa meningkatkan PAD Garut dari retribusi IMB.

Lebih jauh dikatakannya, perlu menjadi perhatian yang sangat serius bagi Satpol PP dalan mengawasi pelaksanaanya terkait Kepatuhannya terhadap Perda Retribusi IMB, dan jangan Sampai IMB belum diurus tapi perumahannya sudah berjalan.

Untuk meminimalisir potensi PAD yang hilang dari IMB, tentu diperlukan juga Komunikasi yang baik, serta kerjasama dari dinas Perizinan (DPMPT) Garut terkait data – data perusahaan yang telah, akan dan sedang menjalankan usaha/kegiatannya.

BACA JUGA:  Diduga Kutip Bayaran KK/KTP Rp. 220 Ribu, Staf PNS Lurah Beting Kuala Kapias Ditangkap Polisi

Dengan Jumlah personel dan SDM tak sebanding anggaran yang terbatas, tentu Satpol PP tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari SKPD terkait dan masyarakat.

Pada akhir pembicaraanya, Arief yang merupakan salah seorang Dewan Pendiri LSM Bergerak pun berharap, Bupati Rudy Gunawan dapat memberikan arahan pola komunikasi yang baik antara Camat, SKPD Kabupaten Garut dengan Satpol PP, serta peningkatan anggaran dan mutu SDM, agar Satpol PP Garut bisa menegakan Perda dan Perkada secara maksimal.

“Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut menjadi keselarasan antara percepatan pembangunan dan industri dengan tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada yang tinggi di Kabupaten ini. Semua itu kembali kepada itikad baik Bupati selaku Pimpinan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Garut dalam menuntaskan permasalahan ini. “Ujarnya.(Ihin/Rdw/Alam)

Komentar