oleh

LSM Kompak Reformasi Curigai Pokja ULP Kabupaten Karawang

Kabartoday, Karawang – Banyaknya pekerjaan proyek pemerintah Kabupaten Karawang yang buruk dan asal jadi, tidak hanya ada, hanya kesalahan Dinas terkait, tetapi Pokja ULP Kabupaten Karawang patut di persalahkan juga.

Menurut Panca Panji Aljihadi selaku sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompak Reformasi Karawang mengatakan disini awal pintu masuk yang menentukan bagus atau tidaknya pekerjaan. karena POKJA ULP-lah yang menetapkan pemenang tender.

“Saya selaku alat kontrol sosial dapat melihat serta menyaksikan buruk dan asal jadinya pekerjaan yang dilelangkan, serta hasil temuan BPK yang cukup fantastis, dan ini seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pokja ULP kabupaten Karawang. “ungkapnya, Minggu (7/7/2019).

BACA JUGA:  Butuh Biaya Nikah, Pemuda Ini Nekad Bobol Rumah Mantan Bos-nya

Masih kata Panji, bahwa lembaga inilah yang harus meng Evaluasi Persyaratan administrasi, persyaratan teknis , harga penawaran,dan kualifikasi perusahaan. Dan pada ahirnya menetapkan pemenang.

‘Kami mencurigai Lembaga seperti Pokja ULP ini bisa dengan mudahnya di intervensi, kalau melihat output nya hasil pekerjaan rekanan yang buruk ini bisa jadi adanya intervensi.

Banyaknya rekanan menjadi pemenang dengan alasan penawaran harganya lebih rendah padahal ini bukan sarat utama untuk menetapkan pemeneng lelang. Lebih parahnya lagi perusahaan yang sudah banyak di blacklist di daerah lain malah di karawang menjadi pemenang dengan nilai proyek yang sangat fantastis.

“Kami sebagai salah satu lembaga kontrol sosial merasa bertanggung jawab juga melihat kinerja POKJA ULP
Melaluai surat dengan nomor surat 357/LSM-KRLP/ VI/2019 yang ditujukan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai tupoksinya agar supaya lembaga ini turun ke Karawang mengawasi dan mengevaluasi Kinerja Pokja ULP Karawang sebagaimana diatur dalam Perpres no 106 2007 tentang lembaga kebijakan penembangan barang /jasa pemerintah. “Ungkapnya.

BACA JUGA:  "Pesona Wisata Maluku", Lion Air Buka Rute Baru Surabaya-Ambon PP

Selain ke LKPP, pihaknya juga menyurati 358/LSM-KRLP/ VI/2019 lembaga Komisi pengawas Persaingan usaha yang memiliki penegakan hukum persaingan usaha sebagai mana diamatkan dalam Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Kami mengendus juga Pokja ULP Kabupaten Karawang bayak menyalah gunakan kewenangan seperti pengaturan penetapan pemenang. Bahkan sering kita dengar adanya CV. Mundur Jaja diberi label Mundur Jaya karena mundur dapat kompensasi, “ujarnya.

BACA JUGA:  Ketajaman Insting Hakim Konstitusi Suhartoyo Terhadap Kejujuran KPU

Dengan adanya surat tersebut, Panji juga menembuskan ke KPK RI dan Kejaksaan Agung, “Ini menyangkut uang APBD yang notabene-nya uang rakyat loh. “singkatnya.

Sebagai warga Karawang, ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas POKJA ULP Kabupaten Karawang.

“Jangan sampai uang APBD Kabupaten Karawang disalahgunakan, kita sebagai masyarakat hanya mendapat kualitas buruk dan asal jadi dari sebuah pekerjaan itu. “Pungkasnya.(Aziz)

Komentar