oleh

LSM Penjara Desak Kejari Kampar Tahan Sekdes Gunung Sari

Kabartoday, Kampar – Tersangka kasus pungutan liar (pungli) pada kegiatan Proyek Operasi Agraria Nasional (prona) Nurul Hidayah sampai saat ini kejaksaan negeri kampar belum melakukan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan laporan resmi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) Kab. Kampar tertanggal (6/18) dengan Nomor 105/Li/DPC-LSM-PJR/KPR/III/2018 hingga terbukti menyandang status tersangka sebagai pelaku kejahatan pungutan liar.

Dikatakan Rudy Lase, penetapan tersangka kepada Sekretaris Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sudah berjalan lama sejak tanggal 5 november 2018 setelah dirinya dinyatakan melanggar hukum oleh kejari kampar.

Sebelum Nurul Hidayah di tetapkan sebagai tersangka pungli sertifikat prona, Devitra Romiza SH, MH mantan Kasi Intelijen Kejari Kampar melakukan penyelidikan bersama tim, sehingga Devitra meyakini kasus pungli prona layak di tingkatkan ke penyidikan.

BACA JUGA:  Diduga Terkait Pemilu 2019, Kader PKS Ditusuk Hingga Meregang Nyawa

“selama ini kita dengarkan apa pun yang di sampaikan oleh Kasi Pidsus Amri Rahmanto Sayekti SH, beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa, sebelum selesainya Pilpres 17 april 2019 seluruh penyidikan khususnya di bidang pidana khusus di pending mengingat adanya dugaan suhu politik. “Ucap ketua LSM Penjara Kampar sambil menirukan penyampaian Amri

Menurut Rudy, Nurul Hidayah harus segera di eksekusi (tahan), karena NH telah menyandang status sebagai tersangka yang sudah berjalan 5 bulan lebih.

BACA JUGA:  Zakarias Sebut Ini Perkara Jumlah Narkoba Terbesar di Kalbar

“kami memdesak Kasi Pidsus tidak tergoyah dengan jurus (modus), NH yang memberikan kesaksian sebanyak 6 orang, bagi kami itu adalah tindakan yang mengulur-ngulur waktu penahanan dirinya. “Pinta Lelaki asal sibolga ini.

Rudy juga menyoalkan akan turun aksi jika Kejari Kampar tak hiraukan seruan atas undang-undang. dijelaskannya, hubungan LSM Penjara yang selama ini terbina baik akan tersisih hanya karena kepentingan segelintir orang.

“Indikasi Penyimpangan pada Pembangunan Gedung Pramuka Lanjutan T.A 2017 yang menelan APBD-P sebesar Rp. 1. 217.910.000,00- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Sampai saat ini belum memiliki status yang jelas sejak di laporkan ke kejaksaan negeri kampar dengan nomor Laporan : 104/LP/DPC-LSM-PJR/KPR/II/2018. “ungkapnya.

BACA JUGA:  Jokowi Dilaporkan KAMAH ke Bareskrim Mabes Polri

Kasus itu harus dibongkar, ancamnya, karena dugaan kuat penyimpangan anggaran pada pembangunan gedung pramuka lanjutan T.A 2017 sudah 1 tahun 5 bulan belum menemukan titik terang. Padahal di bulan oktober 2018 LSM Penjara bersama Tim Pidsus kejari kampar dan Tim Ahli Bagunan / Konstruksi sudah meninjau dan melakukan pengujian mutu beton. Imbuh nya kepada media.(PJR/Tim Red)

Komentar