oleh

LSM PERKARA DPC Kab. Garut kaji Aduan Warga Pangrumasan

Kabartoday, Garut,- Besarnya alokasi anggaran Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pemerintah pusat sebagai bentuk program pembangunan pro rakyat yang berbasis kerakyatan guna mencapai cita-cita rakyat bagi pembangunan yang merata dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi setempat sebagai penerima manfaat.

Namun tidak begitu kenyataannya. masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja realisasi anggaran program Dana Desa ini berpotensi rawan terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, terjadi penyalahgunaan anggaran.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator munculnya oknum didalam implementasi alokasi anggaran kebijakan pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya. Salah satunya seperti persoalan yang diadukan oleh warga masyarakat Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy kepada LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (PERKARA) DPC Kabupaten Garut terkait dugaan Mark up dan Penggelembungan anggaran pembangunan rabat beton jalan desa sepanjang 1 kilometer (KM) dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 712,000,000 rupiah.

Berdasar pengaduan ini kami melakukan investigasi ke lapangan dan menghitung ulang perkiraan anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan jalan yang sudah rampung dikerjakan ini, “kata Harun Arrasyid, Ketua LSM PERKARA DPC Kabupaten Garut dikantornya Jl. Pembangunan PERUM. Citra Jaya Lestari Blok D-2

BACA JUGA:  Polres Jakbar Turunkan 1058 Personil Dalam Pengamanan Mayday

Kepada Kabar Today, Pagi ini (4/9) Harun menyampaikan, “perhitungan logis kami dalam pembangunan jalan yang dipersoalkan warga Desa Pangrumasan tersebut diperkirakan hanya menghabiskan biaya maksimal sebesar Rp 250,000,000. Angka tersebut kami dapatkan dari hasil cek lingkungan dan cek lokasi kegiatan pekerjaan pembangunan jalan desa di Desa Pangrumasan.

Untuk sementara ini dari hasil investigasi tersebut kami menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 462,000,000 rupiah, “angka tersebut merupakan nilai yang pantastis bagi warga Desa Pangrumasan, “ungkap mantan calon anggota legislatif ini.

Harun melanjutkan, “dari hasil pengembangan LSM PERKARA Garut dilapangan, kami menerima pelaporan lain dari warga terkait pelayanan publiń∑ dan kinerja lainnya dari pemerintahan Desa Pangrumasan ini, diantaranya Dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan E-KTP yang seharusnya digratiskan kepada masyarakat. Pada kasus ini oknum Staf Desa Pangrumasan memasang tarif sebesar 100,000 hingga 150,000 per 1 (satu) pembuatan E-KTP, pada kasus ini diketahui terjadi kepada sebanyak 180 unit pembuatan E-KTP warga.

BACA JUGA:  Jumbo Korupsi Pemilu 2019 KPU Resmi Dilaporkan Oleh TPKR

Warga pun menanyakan penyaluran Dana IP tahun 2019 dari provinsi sebesar Rp. 125,000,000 rupiah yang tidak jelas realisasinya.

Selanjutnya Dana Posyandu Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi Balita sebesar Rp. 70,000,000 rupiah selama 2 tahun tidak diberikan kepada yang berhak.

selain itu kami pun menemukan indikasi pelanggaran lainnya yang berdasarkan pengaduan dari warga yaitu pungutan liar pada pemasangan Kwh gratis bantuan dari pemerintah.

Berdasar pengaduan ini warga dipungut biaya sebesar Rp. 500,000 per rumah untuk pemasangan Kwh gratis ini. Sebanyak 35 unit Kwh baru yang harus dipasang ternyata cuma 14 kwh saja yang direalisasikan, sisanya sebanyak 21 unit Kwh bantuan belum dipasang juga hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun warga yang bersangkutan menanti, dan sekarang mereka mengadukan kasus ini kepada kami diantaranya ada yang meminta uangnya untuk dikembalikan, “papar Harun.

BACA JUGA:  Kapolres Situbondo Ngaku Nomor WA nya di Hack

Langkah awal penyikapan LSM PERKARA Kabupaten Garut setelah mendalami aduan yang diterima ini yaitu segera melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, Riyana sebagai pejabat Camat Peundeuy saat ini.

Sebagai camat, Riyana pun tidak mendapatkan respon yang bersifat kooperatif dari Kepala Desa Pangrumasan, bahkan terkesan menghindar dihubungi lewat telepon pun tidak tidak diangkatnya, “kata camat kepada LSM PERKARA.

Oleh karena itu kami LSM PERKARA DPC Kabupaten Garut menekankan kepada Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi langsung terkait permasalahan yang diadukan oleh warganya kepada kami, “tegas Harun.

Sementara itu sekretaris LSM PERKARA, Surahman menyampaikan statement atas aduan permasalahan tersebut, “kami meminta camat diwilayah administratif yang bersangkutan untuk segera menindak permasalahan publik yang dipersoalkan oleh warganya, dalam hal ini warga Desa Pangrumasan terkait buruknya kinerja Kepala Desa dan Pelayanan publik pemerintah Desa Pangrumasan ini.

Kami, LSM PERKARA akan melakukan pengawalan terhadap temuan ini hingga menemukan titik adil yang seadil-adilnya bagi masyarakat, “ungkapnya kepada Kabar Today. *(Alam)

Komentar