oleh

Mahkamah Agung Tegakkan Sema No.4 Tahun 2010, Menangkan Para Terdakwa Kasus Narkotika

KabarToday, LAMPUNG – Pada bulan Oktober sampai November 2020 Mahkamah Agung (MA) banyak mengeluarkan putusan yang berpihak kepada para pengguna atau pecandu, penyalahgunaan narkotika bagi diri pengunanya sendiri, terkonfirmasi ada 4 perkara dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Lampung, 4 perkara dari PN Jakarta Utara, 1 perkara dari PN Jakarta Barat, 1 perkara lagi dari PN Surabaya Jawa Timur, semuanya dengan amar putusan kabul atau tolak perbaikan, dan berujung pada turunnya hukuman.

Saksi ahli hukum pidana narkotika DR. Ilyas, SH. MH sekaligus dosen pengajar di Fakultas Hukum UNSIKA Karawang saat di hubungi melalui selular menyambut gembira hasil tersebut.

“Ini adalah bukti bahwa Hakim Agung di MA adalah Penjaga Gawang Keadilan di Negeri ini,” ujar Ilyas, Jumat (27/11/2020).

BACA JUGA:  Tingkatkan Kedisiplinan Anggota, Bid Propam Polda Banten Gelar operasi Gaktiblin

Dirinya juga mengakui sejak tahun 2013 ikut mensosialisasikan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA No.3 Tahun 2015 dan aturan- aturan yang terkait dengan penanganan para pengguna bagi diri sendiri dengan cara menghadiri persidangan sebagai saksi ahli dalam suatu perkara, dan memang sudah banyak ditemui putusan yang berpihak pada pecandu. Diantaranya dari wilayah Pekanbaru, Medan, Surabaya, Palembang, Lampung, Jakarta dan Solo. Semuanya berakhir dengan amar putusan Kabul dan Tolak Perbaikan.

BACA JUGA:  Begini Kata Korban Kecelakaan Proyek Mall Banyuwangi Kejadian Sebenarnya

“Apabila ada kasus narkotika dengan Barang Bukti (BB) sabu dibawah 1 gram, ganja 5 gram atau extasi sebanyak 8 butir atau 2,4 gram dan di hukum 4 tahun, itu tidak sesuai dengan perundang-undangan, dan terdakwa harus lakukan upaya hukum banding dan ‘KASASI’ untuk mendapatkan keadila,” ucapnya.

Setiap terdakwa jangan takut dan mau di takut- takuti akan ada proses ‘Hukuman Jumping’ sebab upaya hingga Kasasi itu tidak berbayar, gratis, tidak ada proses sogok-menyogok, dan Hakim Agung sangat konsisten dengan Sema Nomor 4 Tahun 2010.

“Hanya saya sesalkan mengapa putusan rehab tidak diputus di Pengadilan tingkat Pertama saja, hingga para terdakwa tidak perlu berlama-lama menunggu hasil KASASI, dan tentunya banyak menghamburkan energi dan uang kas negara, Saya masih melihat adanya pembangkangan dan pengingkaran pada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam melaksanakan SEMA No.4 Tahun 2010 tersebut,” keluhnya.

BACA JUGA:  Mangkir Panggilan Penyidik, 3 Mafia Tanah Ini Diamankan Polda Banten 

“Semoga kedepan kepatuhan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2010 akan lebih baik, sehingga terdakwa tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum,” tutup DR. Ilyas SH, MH yang juga Mantan Kasi Rehabilitasi BNNP Kota Cirebon.(Ynzr)

Komentar

News Feed