oleh

Maluku Butuh Panti Rehab Warga Terpapar Narkoba

-Daerah-49 views

Kabartoday, AMBON – Jumlah warga Maluku yang terpapar Narkoba di tahun 2017 sebesar 19.573 orang dengan angka prevalensi sebesar 1,59 persen. Dengan angka ini, Maluku berada di peringkat 24 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Angka ini merupakan hasil penelitian Badan Nasional Narkotika bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia yang dilaksanakan tahun 2017.

“Angka ini riil di tahun 2017 berdasarkan hasil survey BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia,” ungkap Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Pol Drs. M. Aris Purnomo pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2019 di gedung Siwalima, Karang Panjang Kota Ambon Selasa, (9/7).

Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol M. Aris Purnomo saat menyampaikan sambutan pada peringatan HANI 2019

Dengan angka terpapar narkoba yang hampir mencapai 20 ribu orang ini, menurut Purnomo Maluku sangat butuh panti rehabilitasi khusus.

BACA JUGA:  Ini Cara Polisi Ungkap Pelaku Pembunuh Wanita Yang Dibuang di Jalan Babat

Karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dapat membantu memfasilitasi menyediakan lahan untuk pembangunan tempat rehabilitasi rawat inap bagi warga yang terpapar narkoba.

“BNN Maluku kiranya bisa difasilitasi dalam penyediaan lahan untuk untuk pembangunan tempat rehabilitasi rawat inap di Maluku,” harapnya kepada Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail yang ikut hadir pada acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Purnomo juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu perangi kejahatan narkoba dengan harapan ke depan Maluku bisa lebih rendah lagi angka penyalahguna Narkoba.

Dihadapan ratusan undangan yang hadir, Purnomo yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

BACA JUGA:  Pemkab Melawi Tekan Angka Kemiskinan

“Inti dari inpres itu, Presiden mengamanatkan kepada seluruh kementrian lembaga termasuk pemerintah daerah wajib mengadakan aksi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata melawan peredaran narkoba. Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada seluruh ASN, termasuk TNI/Polri serta pelaksanaan tes urine bagi seluruh ASN,” tandas Purnomo.

Ia berharap dengan adanya Inpres tersebut maka seluruh instansi pemerintah baik sipil, maupun TNI/Polri bisa terbebas dari Narkoba.

Terhadap permintaan Kepala BNNP Maluku ini, Gubernur Maluku Murad Ismail berjanji akan membantu mencarikan lahan. Tetapi ia menegaskan tidak akan mencari lahan di dalam Kota Ambon.

BACA JUGA:  Buruknya Pelayanan Puskesmas Tapung Hilir, Menyeret Nama Martina Zakir

Menurutnya, lokasi panti rehabilitasi harus berada di daerah terpencil sehingga akan membuat keder warga yang mau mencoba terlibat dalam dunia narkoba.

“Kalau lokasinya dekat, enak sekali mereka yang akan direhab. Kita akan berusaha mencari di lokasi yang terpencil. Saya akan mengecek para bupati apakah ada lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan panti ini,” ujar Ismail

Pada peringatan HANI 2019, turut hadir Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, Kajati Maluku serta sejumlah pimpinan instansi sipil maupun TNI/Polri lainnya. Hadir pula sejumlah pegiat anti narkoba serta undangan lainnya. (MAL)

Komentar