oleh

Mental Miskin

Thoha Muntaha

Menjadi miskin tentu bukan pilihan, tapi lebih dikarenakan keterpaksaan atas respon suatu keadaan yang bisa berasal dari jalur kultural maupun struktural.

Miskin jalur kultural berawal dari mental malas yang berbulan madu dengan gengsi hingga baru sedikit dapat uang sudah terhambur ludes di meja foya foya.

Permainan lotre Nalo dan SDSB adalah pemuas nafsu mimpi kaya tanpa usaha yang banyak meracuni pikiran publik saat itu.

Namun seiring dengan booming industrialisasi mendorong kuantitas kapasitas produksi yang terus digenjot melebihi jumlah kemampuan daya beli.

Maka lahirlah budaya konsumerisme yang terlahir dari rahim kerjasama perusahaan leasing dan advertising yang mampu memaksa setiap orang memeluk “agama” gengsi, bukan “agama” fungsi.

BACA JUGA:  Disduk Capil Kab Sukabumi Raih Penghargaan Pembinaan UPZ OPD Terbaik 2019

Pada tataran ini, miskin bukan lagi milik kalangan bawah tetapi merembet masuk ke kalangan menengah atas dan berbanding lurus dengan riuh rendahnya korupsi.

Semakin tinggi kualitas dan kuantitas korupsi, maka semakin tinggi pula jumlah pemeluk “kemiskinan” dan ngerinya terjadi perjumpaan di arena regulasi pemegang kekuasaan yang kemudian melahirkan komoditas baru bernama kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural hakekatnya tampilan miskin yang diakibatkan oleh produk regulasi rezim yang gaya hidupnya berorientasi gengsi bukan fungsi.

BACA JUGA:  Lemkapi Berikan Penghargaan Promoter Reward Kepada Polrestro Jakbar

Identitas nya bisa dilihat pada kuatnya pengaruh mental impor sebuah rezim baik komoditas maupun sumber daya manusia yang mengakibatkan pengangguran didalam negeri.

Contoh sederhana tentang mental impor bisa dilihat pada ketergantungan suplai kebutuhan pokok mulai dari gula, kedelai dan aneka produk pertanian yang seharusnya bisa dilakukan didalam negeri dengan pemberdayaan petani seperti di Thailand dan tentunya menyerap ribuan tenaga kerja.

Namun rezim yang berorientasi “gengsi” lebih memilih jalur yang bernuansa “mental impor”. Karena dalam buku primbon politiknya disebutkan, bahwa “kemiskinan” adalah aset politik yang bisa dipakai untuk melanggengkan kekuasaan lewat program “sok sial” serta melanggengkan ketergantungan masyarakat kelas bawah kepada pemilik “kedermawanan”.

BACA JUGA:  Novarinda Sangat Prihatin Akan Virus Corona

Disaat deraan penderitaan kemiskinan memuncak, justru menjadi saat panen raya bagi penggila kekuasaan untuk numpang tampang di proyek proyek bantuan kemanusiaan.

Maka, untuk lepas dari jeratan kemiskinan perlu dilakukan penyelesaian problem kultural melalui pencerdasan berbasis saintifik yang terukur dan menyentuh semua lapisan serta political will dari penguasa dengan menghapus semua regulasi yang berakar pada mental impor dan menggantinya dengan regulasi berbasis ekspor hingga bergaung semangat “impor no ekspor yes”.

Selamat pagi Indonesia….!

Komentar

News Feed