oleh

Menyambut Hari Perempuan Internasional, Erra Maniara Ajak Kesadaran Publik

Kabartoday, Jakarta – Permasalahan dan tingginya tindak pelecehan, kekerasan, pemerkosaan sampai terjadinya pembunuhan terhadap kaum hawa kerap terjadi. Bahkan prosentasinya setiap tahun kian meningkat.

Permasalahan tersebut menjadi isu panjang yang seolah tak pernah habis untuk diperbincangkan.

Dilansir IDN Times, “Femicide, atau pembunuhan perempuan karena dia perempuan, perlu menjadi perhatian kita, ”kata Mariana Amiruddin, Komisioner dan Ketua Subkomisi Pemantauan, Komnas Perempuan pada Kamis (1/3/2018).

Menurutnya, Femcide bukan satu-satunya isu mengenai perempuan yang harus menjadi perhatian kita.

Ia berpendapat ada 9 pihak yang menyuarakan 9 isu penting dan genting terkait perempuan yang layak menjadi perjuangan bersama untuk diselesaikan, yakni; 1). Komnas Perempuan, 2). Arus Pelangi Menyuarakan Isu Perempuan sebagai bentuk Solidaritas, 3). Jala PRT Bersara untuk pekerja rumah Jala, 4). Tata kelola pekerja Migran khusus perempuan, 5). Koalisi Perempuan Indonesia dalam batas usia pernikahan harus di atas usia 16 tahun, 6). LBH APIK perhatian kekerasan dalam berpacaran, 7). Himpunan Perempuan Disabilitas, 8). Pekerja Seks Perempuan juga butuh perlindungan, dan., 9). Jakarta Feminist Discufission Group.

BACA JUGA:  Istri Jenderal (Purn) Gerebek Kotak Suara di Bekasi, Ini Faktanya

Menyikapi banyaknya permasalahan yang dialami perempuan, Erra Maniara, SE., dalam obrolannya, Sabtu (2/3/2019) mengatakan perlunya kesadaran publik untuk menghargai kesetaraan kaum, khususnya perempuan.

Menyambut hari Perempuan Internasional ini, Erra menyinggung lemahnya regulasi hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan perempuan.

Erra juga mendukung kebijakan pemerintah dalam kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan peraturan-peraturan yang diterbitkan kepala daerah.

BACA JUGA:  Diduga Masih Beroperasi Pasca Maklumat Kapolri, Patroli Polisi Datangi Karaoke Rajawali Ambon

Namun Erra menyayangkan masih banyak produk hukum yang mendiskriminasi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan daerah diskriminatif yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan.

Wanita elegent yang disebut-sebut sebagai Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta ini mengajak masyarakat untuk menjamin partisipasi penuh dalam mensuarakan hak-hak perempuan Indonesia.

“Perempuan harus berdikari, harus mampu mensuarakan dan memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Indikator target memang terbatas pada politik di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial. “kata Erra.

Caleg dari partai Demokrat Dapil 8 dengan Nomor urut 4 ini juga menyatakan perempuan Indonesia belum berhasil mencapai kuota 30 persen. Dari hasil pemilihan umum terbaru saja menurut Erra hanya dibawah 20 persen.

BACA JUGA:  Peran penting perempuan untuk menatap masa depan bangsa

“Artinya perempuan yang duduk di parlemen masih rendah. Pemenuhan kuota dalam emansipasi wanita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan harus mampu duduk di kursi parlemen baik tingkat Nasional maupun Daerah. “Tegas Erra.

Erra mengajak masyarakat untuk berperan aktif guna berpikir kedepan untuk kaum hawa agar memprioritaskan dukungan publik hingga hambatan sistemik dalam legislatif maupun eksekutif dapat memenuhi inspirasi perempuan Indonesia.

“Di tanggal 8 Maret ini kita ramaikan Hari Perempuan Internasional, karena Perempuan membutuhkan kehadiran pemerintah dan parlemen. Perempuan harus sadar atas hak-haknya untuk mendapatkan kesetaraan, keadilan gender, otonomi perempuan, rasa aman, dan kesejahteraan. “ucap Erra menutup.(Op/red)

Komentar