oleh

Mr Kan: Dewan Pengawas Bank BNI Syariah Apakah Karyawan atau Bukan?

Kabartoday, Jakarta – Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Arti kata karyawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja;.

Anak perusahaan BUMN termasuk BUMN berdasarkan putusan MA Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2018, UU BUMN Nomor 3 Tahun 2013, dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

BACA JUGA:  Satgas VIP Mabes Polri Minta Maaf Telah Bersikap Kasar Pada Emak-Emak

“Menurut pengamatan saya secara perspektif hukum, kedudukan seseorang sebagai dewan pengawas di bank BNI Syariah dan Bank Mandiri syariah jelas termasuk karyawan bank BNI Syariah dan Mandiri syariah. “Kata Pengamat Hukum dan Politik Mr. Kan melalui pesan singkatnya ke redaksi Kabartoday.co.id, Minggu (30/6/2019) dini hari.

Akan tetapi menurutnya, ada kelemahan hukum di dalam ketentuan Pasal 227 huruf P karena terdapat kekosongan hukum bagian sanksi hukum terhadap pelanggar, kesimpulannya ada aturan hukum dalam ketentuan Pasal 227 huruf P, namun tidak ada ketentuan sanksi hukum terhadap subjektif hukum yang melanggar Pasal tersebut.

BACA JUGA:  Pelaku Jambret Di Tanjung Duren Ditembus Timah Panas Polisi

“Satu hal lagi, modal dari Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah juga bukan bersumber langsung dari negara, melainkan modal dari pihak ketiga. “Lanjut Mr. Kan.

Sehingga menurut asas hukum “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan” (NULLUM DELICTUM NOELLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI).

BACA JUGA:  Kartini milenial yang berdaya dan terus berjuang untuk Indonesia

Dengan demikian berdasarkan ketentuan asas hukum “apabila Hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, Hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa”. (IN DUBIO PROREO).

Sesuai ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijelaskan “Apabila Hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka Hakim menjatuhkan sanksi yang paling menguntungkan bagi terdakwa”.(Op/red)

Komentar