oleh

Mr Kan: Jangan Ada Pihak-Pihak Gunakan Pasal Makar Sesukanya

Kabartoday, Jakarta – “Saya sangat berharap dan tolong jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan Pasal MAKAR sesukanya? Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar UU Hak Asasi Manusia (HAM), “kata pengamat hukum dan politik, Mir. Kan di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Lebih rinci ia mengatakan, untuk merumuskan kontruksi hukum dalam ilmu hukum pidana yang diperlukan pertama-tama adalah kajian unsur-unsur pidana yang konkret terhadap Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan disangkakan, “apakah kalian-kalian sudah paham apa saja unsur-unsur pidana secara konkret yang terdapat di dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP tentang perbuatan MAKAR? Tanya Mr. Kan.

Mr. Kan memaparkan unsur-unsur utama secara konkret untuk terpenuhinya muatan pidana dalam Pasal MAKAR harus adanya muatan perbuatan “Penyerangan” seperti adanya perampasan atau menghilangkan atau pengrusakan terhadap dokumen negara yang penting-penting dalam jumlah besar di kantor-kantor lembaga negara, penting-penting atau tertentu dan perampasan atau menghilangkan keuangan negara dalam jumlah besar sehingga yang pada pokoknya perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas negara.

BACA JUGA:  Sidoarjo Jadi Tuan Rumah Laga Kejurnas Renang Antar Club Se Indonesia Jatim Open 2019

“Kalau saya kasih contoh seperti perbuatan menculik Presiden, perbuatan membunuh Presiden, perbuatan menyerang dan menggulingkan pemerintahan yang sah, perbuatan melakukan penyerangan yang bertujuan melepaskan sebagian batas wilayah negara tertentu, itu baru dikenakan pasal Makar dengan adanya perbuatan penyerangan. “Bebernya.

Tanpa adanya muatan unsur-unsur pidana kata Mr. Kan, secara garis besar yang diuraikan di atas ini, maka janganlah merumuskan Pasal Makar sebagai kontruksi hukum dalam suatu dugaan peristiwa pidana.

BACA JUGA:  Penyerangan Anggota Polisi di Mandalawangi Ternyata Nggak Waras 

Ia juga mencontohkan kasus Eggi Sudjana, Kivlan Zen, dan Lieus Sungkharisma, adalah suatu penempatan pasal Makar yang salah kaprah dan tidak tepat.(Op/red)

Komentar