oleh

Mr Kan Sebut Bagi-Bagi Kursi Jabatan Merusak Tata Negara

kabartoday, Jakarta – Pasca pemilihan umum (Pemilu) 2019, dan telah ditetapkannya oleh KPU tanggal 30 Juni pemenang kompetisi Pilpers 2019 dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin, namun kemenangan tersebut telah mengundang kontraversi publik.

Meski dinilai keputusan KPU hasil ditolaknya seluruh gugatan sengketa pilpers permohonan pemohon tim Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) sarat adanya aroma kecurangan untuk dimenangkannya Jokowi-Ma’ruf Amin, maka berimbas pada partai-partai pendukung 01 dan partai koalisi adil makmur.

Tentunya hal itu menghiasi adanya indikasi saling berebutan kursi-kursi jabatan penting di kabinet yang disusun Jokowi-Ma’ruf Amin, maupun jabatan-jabatan penting Negara lainnya.

Pengamat hukum dan politik, Mr. Kan menyinggung praktik bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi jabatan negara pada umumnya dilakukan secara tidak mengutamakan kompetensi dan keterbukaan yang tidak menyeluruh atau tidak merata sebagaimana mestinya, karena cara tersebut juga biasanya tidak dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan fungsional sesungguhnya untuk kepentingan negara dan bangsa.

BACA JUGA:  Kompetisi ASN Termalas, 273 ASN Pemko Medan Malas Apel Pagi

“Cara seperti itu jelas sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang semestinya harus mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. “Kata Mr. Kan di Jakarta, Minggu (6/7/2019) siang.

Seyogyanya dijelaskan Mr. Kan, setiap kali pemimpin atau kepala kekuasaan ingin mengisi kursi-kursi jabatan negara tidak dapat hanya berdasarkan dengan mengutamakan kedekatan pribadi dan dari lingkaran partai pendukung politiknya pada masa kampanye semata.

“Kalau hal itu dilakukan, berarti Presiden telah melakukan pelanggaran yang merusak Tata Negara dan bertentangan dengan Pancasila. “Ucapnya.

Semestinya kata Mr. Kan, untuk mengisi kursi-kursi jabatan negara harus dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kompetensi secara terbuka dan menyeluruh atau merata yang sesuai dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

BACA JUGA:  Wanita Pembawa Anjing Masuk Masjid Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ia menilai salah satu pintu yang terbuka dan mendorong kerusakan sistem tata negara dan terbukanya pintu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin merajalela dikarenakan budaya praktik bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi jabatan negara yang semakin tidak terkontrol.

“Bagaimanapun caranya, budaya praktik bagi-bagi kekuasaan di NKRI sudah seharusnya dihentikan, karena kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan diatas kepentingan golongan dan kepentingan pribadi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. “Ungkap Mr. Kan.

Mr. Kan juga mengkritisi praktik bagi-bagi kursi jabatan secara otomatis sudah menunjukkan adanya salah satu unsur nepotisme yang dilarang dalam aturan hukum atau Undang-Undang tindak pidana korupsi (UU TIPIKOR).

“Praktik bagi-bagi kekuasaan juga bertentang berat dengan konsep ajaran “TRIAS POLITIKA” yang dikembangkan oleh seorang filsuf pemikir politik “Montesquieu”. “Sebut Mr. Kan.

Pengertian Nepotisme Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5, menyatakan setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BACA JUGA:  Konser Solidaritas Ahmad Dhani Ditunda, Polisi Belum Rekomendasi

Sedangkan pengertian Nepotisme menurut “Cambride” adalah Tindakan menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk mendapatkan pekerjaan atau ketidakadilan untuk menguntungkan kelompok atau keluarganya.

Selain itu pengertian Nepotisme menurut “Oxford” Praktek di antara mereka yang memiliki kekuatan atau pengaruh untuk menguntungkan kerabat atau teman, terutama dengan memberi mereka pekerjaan.

“Bagaimana Negara ini bisa maju jika kebobrokan terus dibiarkan? Sementara sistem tata negara tampak semakin amburadul karena kasus korupsi (KKN) semakin merajalela (darurat KKN), dan perekonomian negara atau keuangan negara semakin terpuruk. Salah satu contoh terbaru, adanya pembiaran kerugian perusahaan negara (BUMN) Krakatau Steel yang terjadi selama 7 tahun berturut-turut. “Ulasnya.(Op/red)

Komentar