oleh

Mr Kan Sebut Hanya di Jaman Jokowi Rangkap Jabatan dan Bagi-Bagi Kekuasaan Merajalela

kabartoday, Jakarta – Menurut Ombdusman RI, fakta data pada tahun 2017 dari 144 BUMN dan Unit Usaha, di antaranya ada 541 komisaris yang mana 222 merangkap jabatan sebagai pelayanan publik.

Hal itu dikatakan seorang pengamat hukum dan politik, Mr Kan pada saat bincang-bincang dengan redaksi kabartoday.co.id di Jakarta, Selasa pagi (7/5/2019) soal menyikapi fenomena korupsi menjadi hobby bagi penguasa dan rusaknya sistem birokrasi.

Menurut Mr. Kan, Rangkap jabatan juga berasal dari beberapa instansi mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga akademisi di perguruan tinggi negeri. Ini yang merusak sistem birokrasi.

BACA JUGA:  Kuasa Hukum Hata Sebut Kades Sirnajati Masuk Unsur Pidana

“Misalnya, di Kalimantan Timur terdapat PNS menjabat pula sebagai kepala dinas, kepala Biro, atau pejabat setingkat eselon II, 21 posisi komisaris BUMd atau badan pengawas Persuda diisi 16 pejabat publik. “Kata Mr. Kan.

Lebih rinci dijelaskan Mr. Kan, pada jaman kepemerintahan Presiden Joko Widodo bukan hanya banyaknya praktik bagi-bagi kekuasaan saja, namun praktik merangkap jabatan pun merajalela.

“Jadi tidak perlu heran lagi, mengapa tingkat korupsi semakin meningkat atau semakin merajalela? “Sindir nya.

BACA JUGA:  Bambang Soesatyo Layak Jadi Presiden 2024 Asal Merakyat

Praktik merangkap Jabatan kata Mr. Kan cenderung dapat menyalahgunakan wewenang, terjadinya konflik kepentingan, tidak mengutamakan kompetensi, adanya indikasi dan tujuan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompok, menunjukkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok sehingga praktik merangkap jabatan berpotensi terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi serta potensi terjadi perbuatan tindak pidana lainnya.

Di dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengenai pasal itu melarang rangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang, seperti lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara dan notaris.

BACA JUGA:  Tak Terima Pohon Jambu Ditebang. Pria Ini Aniaya Istrinya Hingga Babak BelurĀ 

“Praktik bagi-bagi kekuasaan dan merangkap Jabatan merupakan perbuatan yang bertentangan berat dengan konsep ilmu tata negara yang disebut ilmu filsafat ‘TRIAS POLITIKA’ yang dikembangkan oleh seorang filsuf ternama di dunia, yakni Montesquieu. “Urai Mr.kan.(Op/red)

Komentar