oleh

Mr Kan: Tata Negara Indonesia Bertentangan Berat dengan Trias Politika

Kabartoday, Jakarta – Pengamat hukum dan politik, Mr. Kan memandang soal politik dan hukum di Indonesia tidak berbanding dengan perekonomian keuangan negara dalam pelaksanaan sistem tata negara yang sedang berjalan di Indonesia. Hal itu dikatakannya di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

“Saya sebenarnya sudah sangat pesimis dengan keadaan perekonomian atau keuangan negara dan pelaksanaan sistem hukum serta pelaksanaan sistem tata negara yang sedang berjalan Indonesia ini. “Ucap Mr. Kan.

Ia juga cukup yakin, bahwa suatu hari Indonesia berpotensi tinggi akan hancur lebur, “ucapan saya bukan nyumpah, namun ini fakta keadaan, kecuali ada orang-orang yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. “Katanya.

Potensi kehancuran menurut Mr. Kan disebabkan oleh keruntuhan perekonomian negara dan rakyat. Ia menyebut penyebab utamanya adalah banyak pelaksanaan praktik hukum pilih-kasih sudah seperti menjadi hukum adat yang bobrok.

Mr. Kan juga menyinggung praktik hukum pilih kasih tersebut sudah tumbuh pesat dan banyak akarnya serta sudah tumbuh meluas di Indonesia.

Mengulas kemanfaatan hukum di Indonesia, Mr. Kan menyoroti hukum dapat dipermainkan sepanjang ada kesepakatan sesuatu atau kecocokan kepentingan politis.

BACA JUGA:  Dua Siswa SMKN 2 Garut Sabet Medali Emas Pada Event O2SN-SMK Tingkat Prov. Jabar

“Sering kali adanya peristiwa hukum yang terang benderang, namun dapat berubah jadi gelap gulita dan sebaliknya. Peristiwa hukum yang sesungguhnya gelap gulita dapat berubah jadi terang benderang yang semestinya gelap gulita akan tetapi dapat berubah seakan-akan terang benderang yang sesungguhnya. “Bebernya.

Ia mencontohkan ilmu pengetahuan “TATA NEGARA”, dalam bidang hukum, diketahui ajaran konsep “TRIAS POLITIKA” yang dikembangkan oleh filsuf ‘Montesquieu’. Konsep itu sangat ideal untuk dijadikan sistem untuk menata dan membangun sebuah negara dan bangsa agar dapat maju dan makmur.

“Lihat faktanya, yang berjalan di Indonesia malah menunjukkan semakin banyak sistem tata negara yang sangat bertentangan berat dengan ajaran konsep “TRIAS POLITIKA” Perhatikan saja baik-baik. “Urai Mr. Kan.

Dalam filsuf ‘Montesquieu’ menegaskan di dalam ajarannya, pembagian lembaga negara menjadi 3 (tiga), yakni:

1). Kekuasaan Legislatif, rule making function adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Ini yang bersifat mengatur peraturan-peraturan;

2). Kekuasaan Eksekutif, rule application function adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ini yang bersifat melaksanakan peraturan-peraturan;

BACA JUGA:  Gelar Ops Gaktiplin, Propam Polres Soppeng Sidak Polsek Jajaran

3). Kekuasaan Yudikatif, rule adjudication function adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ini yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan.

“Ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. “jelas Mr. Kan.

Lebih rinci kata ia, adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh ‘Montesquieu’, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia atau HAM itu dijamin dan dipertaruhkan.

Dalam perkembangannya, meskipun ketiga kekuasaan ini sudah dipisahkan, ada kalanya diperlukan ‘check and balance’ (pengawasan dan keseimbangan) di antara mereka, yakni setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Prinsip check and balance disebut “the four branches” legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media.

Media massa dianggap sebagai kekuatan demokrasi keempat, atau disebutnya sebagai pilar demokrasi, karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.

“Yang kita ketahui saat ini di Indonesia malah terjadi para pemilik media massa rata-rata memiliki peran serta yang kuat dalam berpolitik. Sehingga sering kali kita duga beberapa media massa sudah tidak sepenuhnya menjalankan fungsi kode etik jurnalistik (Pasal 1 angka 1 kode etik Jurnalistik). “Singgung nya.

BACA JUGA:  Warna Warni Budaya, FWJ Gebrak Event Kebudayaan di Ancol

Selain itu, Mr. Kan juga menduga adanya penggiringan opini dari beberapa media massa yang menyimpang dari sebagaimana mestinya. Bahkan ketiga lembaga negara lainnya juga semakin banyak tertangkap perisitiwa hukum yang merugikan Negara, seperti halnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), itupun tak bisa dielakan pertumbuhannya yang semakin merajalela. Jadi sudah tampak rusak semuanya.

Fakta di Indonesia kata ia, praktik bagi-bagi kekuasaan juga semakin merajalela, termasuk fakta praktik merangkap jabatan juga sudah semakin merajalela.

“Sistem tata negara sudah dapat diduga telah dikelilingi oleh suatu sistem politik dan sistem hukum yang berada di dalam suatu lingkaran sesat, bahkan sangat menyesatkan. Solusinya, bagaimana cara kita cairkan dugaan lingkaran yang sesat itu? Apa ada orang-orang yang mampu melakukannya? “Tanya Mr. Kan.(Op/red)

Komentar