oleh

Mudzakir Sebut Tak Ada Makar Untuk Capres

Kabartoday, Jakarta – Ahli hukum pidana, Prof. Dr. Mudzakir kembali membuat pernyataan yang membuka mata publik tentang hukum. Pernyataannya tersebut dikatakan Mudzakir saat live program kabar siang TV One, Rabu (29/5/2019).

Mudzakir menyebut Makar sudah diatur dalam pasal 87 percobaan melakukan Makar, jadi itu adalah makar. Jadi sesungguhnya makar itu melakukan percobaan.

“Untuk dikatakan sebagai perbuatan percobaan, itu diatur pasal 53, syaratnya harus ada tiga, yakni pertama harus ada niat berbuat jahat, kedua harus ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga perbuatan itu harus melakukan perbuatan hukum. “Kata Mudzakir.

Lanjut Mudzakir, kalau dituduhkan melakukan perbuatan makar, maka harus dibuktikan apakah ada niat mereka untuk menggulingkan presiden.

BACA JUGA:  ERICK THOHIR, BOY THOHIR & BANK MANDIRI DALAM MEGA SKANDAL BANGGAI AMMONIA PLANT

“Jangan ditafsirkan permulaan itu hanya omongan menyiapkan sesuatu lain, itu namanya perbuatan persiapan.  Perbuatan persiapan dengan permulaan persiapan dalam teori hukum pidana berbeda. “Ucapnya.

Mudzakir juga menyebut ada empat katagori, mufakat, permufakatan jahat, persiapan, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan.

“Jadi kata persiapan itu tidak masuk dalan permulaan pelaksanaan. “Ujar Mudzakir.

Ia juga menjelaskan unsur yang dimaksud itu harus jelas, jika perbuatan yang dituju adalah presiden, maka subjeknya adalah presiden. Terkait dengan pemilu 2019, Mudzakir menyebut itu bukan makar.

“Status Jokowi kan sebagai calon presiden (capres) dia berkompetisi melakukan pemilihan presiden, jadi subjek hukumnya adalah capres, bukan presiden. Maka harus dicermati terlebih dahulu, itu makar terhadap presiden atau calon presiden. “Jelas Mudzakir.

BACA JUGA:  Forum Wartawan Jakarta ( FWJ ) Secara Resmi Dideklarasikan Gedung Joang 45 Jakarta

Mudzakir menyatakan tidak ada makar terhadap calon presiden, maka ia katakan jika terjadi permasalahan terhadap kompetitor calon presiden sebaiknya diselesaikan dengan lembaga yang sudah ditunjuk yakni Bawaslu dan KPU.

“Permasalahan terkait kompetitor capres sebaiknya dilakukan melalui hukum kepemiluan, hukun pemilu maksudnya dan bukan digebuk pakai pasal Makar begitu. “Tegas Mudzakir.

Dalam persoalan kompetisi pemilu ada yang puas maupun yang tidak puas, jika itu terjadi maka komplenan maupun kritik atas kompetisi itu adalah hak konstitusional.

“Ketidakpuasan berkompetisi pemilu itu hak konstitusional, dimana dilindungi dan dijamin Undang-Undang, dimana disituh terdapat hak penyampaian pendapat, hak keberatan dan semuanya itu adalah hak konstitusional. “Ungkap Mudzakir.

BACA JUGA:  PT Pindo Deli 2 Diduga Mencaplok Tanah Milik Warga Kuta Mekar

Soal kedaulatan rakyat kata Mudzakir merupakan hal wajar dalam kompetisi pemilu, karena itu merupakan konteks hak konstitusional, dan harus diperlakukan dengan baik, dan harus dilindungi karena itu di jamin oleh Negara.

Sebelumnya, polisi telah menyeret para tokoh maupun jenderal purnawirawan TNI dalam kasus dugaan makar atas ucapannya melawan pemilu curang.

Sebut saja Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, Kivlan Zen, Skenario yang telah ditahan dan ditetapkan tersangka makar.

Ada juga Amien Rais, Permadi, Ustd Sambo, Ustd Haikal Hasan dan sejumlah tokoh lainnya yang diperiksa maupun terlapor atas dugaan makar.(Op/red)

Komentar