oleh

Natalius Pigai Singgung Tim Hukum Jokowi Hina 9 Hakim MK

Kabartoday, Jakarta – Aktivis Kemanusian, Natalius Pigai menyayangkan etika tim kuasa hukum paslon Capres dan Cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin telah menghina wibawa dan martabat 9 hakim Mahkamah Konsitusi (MK).

Dipaparkan Natalius dalam akun FB nya, Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Menurutnya, apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Prof Yusril Ihza Mahendra (YIM) dan kawan-kawan tim nya yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas Perkara dari pasangan 02.

“Pemaksaan tim hukum 01 sudah terang benderang meyakinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru dimana hukum dipermainkan, Hakim hanya berpegang Palu legittimassi kejahatan penguasa. “papar Natalius yang ditulis melalui akun facebooknya pada hari Selasa (18/6/2019), pukul 21.47 WIB.

BACA JUGA:  Suta Widhya SH : Kita Sepakat Tolak Perjudian

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380548149241099&id=100018577510953

Natalius memandang penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum.

“Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum bukan justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). “Urainya.

Lanjut Natalius dalam akunnya, Kubu 01 tidak hanya meneghina lembaga peradilan tetapi merendahkan harga diri, wibawa dan Martabat para hakim yang mulia. Kehormatan Hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.

Seharusnya kata Natalius, pengacara Kubu 01 paham bahwa sidang pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar ambil keputusan soal perbaikan berkas selain bisa dikatagorikan penghinaan juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada Hakim.

BACA JUGA:  Faktanya Pendemo Temukan Selongsong Peluru Tajam, Polri Bantah

Bahkan Natalius juga mengungkapkan kubu 01 cenderung membangun framing seakan-akan Hakim berat ke pasangan 01. Padagal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap mwnghadapi gugatan.

“Penghinaan terhadap Hakim dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pengacara Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin Tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum. “Tulis Natalius.

Dikatakannya, Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana Orde Baru; hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa Penguasa dan orang-orang berkuasa. Hal tersebut berarti demokrasipun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.

BACA JUGA:  Demonstran Bawaslu Diracun

“Sandiwara yang diperlihatkan oleh Penagacara 01 di depan public dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melenggangkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan. “Bebernya.

Artinya dijelaskan Natalius, akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potessi Masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

“Kami berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya Negara (quardian of nations state). “tutupnya.(Op/red)

Komentar