oleh

Ojek online Tagih Pemerintah Buatkan undang – undang

Kabartoday, Jakarta, Diskusi dan deklarasi Forum komunitas driver online Indonesia gojek, Grab, gocar, Grabcar. Dengan moto

“Siap mendukung pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024 secara konstitusi demi Indonesia maju” diskusi di laksanakan di gedung sangar prativi building, atjalan pasar baru selatan,Jakarta Pusat,(19/10).

Pembicara yang hadir diantaranya Ketua FKDOI (Rahman), kepala bidang angkutan jalan Departemen perhubungan (Mandes), pengamat ekonomi (Danis T. Saputra ,W,Sip,Mip), serta anggota driver gojek seJabodetabek.

“Kami berharap dengan pelantikan Presiden besok, Indonesia ke depan makin maju, aman dan sejahtera. Dengan kondisi jalanan macet di mana-mana, tapi kalau kondisi Jakarta aman, Insya Allah akan aman juga.

BACA JUGA:  Jokowi Unggul di Tangsel, Prabowo Merajai 7 Wilayah lainnya di BantenĀ 

Dengan adanya Undang – undang Permenhub nomor 22 tahun 2019, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatur dari pada sebelumnya, dianggap tidak ada regulasi sama sekali yang lebih berkaitan dengan pelaksanaan itu, kami juga Tengah berupaya memediasikan fasilitasi pihak manajemen dari kantor kepada pihak pihak pemerintahan, yang kita harapkan dapat bekerjasama untuk penyediaan area pengendara untuk tunggu pick up pelanggan, karena itu kita berharap Memberikan manfaat lebih cepat tapi jangan sampai juga menimbulkan kemacetan, karena parkir di sisi jalan, kami ingin fasilitasi dengan cara kerjasama lahan, sehingga kini tidak ada lagi yang parkir dijalan, ke depannya lokasi-lokasi seperti itu bisa di per banyak ” ujar Masdes.

BACA JUGA:  Menhub Bantah Adanya Penurunan Jumlah Pemudik

Pemerintah wajib membantu,merespon,dan mendukung keberadaan ojek online di Indonesia. Dengan adanya angkutan ini dapat mendongkrak ekonomi,serta mengurangi banyak pengangguran,sebagai contoh dari respon seribu orang,99 persen sudah menggunakan jasa angkutan ojek online,artinya ini sangat di butuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Undang – undang dan peraturan adalah salah satu untuk perlindungan ojek online,sebagai payung hukum yang dapat melindungi jasa angkutan umum Ojek online,agar mendapatkan perlindungan kesejahteraan,kesehatan. Undang – undang Permenhub 22 tahun 2009 dan Permenhub UU no 12 tahun 2019,hanya merupakan undang – undang secara umum untuk semua angkutan.

BACA JUGA:  Sekjen PPRPM Yakinkan Masalah Petani Peternak Rakyat Segera Teratasi

“Bentuk dari aspirasi harapan keinginan dari kalangan driver online yang selama ini merasa didiskriminasi selama ini merasa tidak dipayungi oleh pemerintah padahal distribusi atau kontribusi dari ekonomi digital ini begitu sangat besar. Oleh karena itu harapannya kedepan pemerintah bisa lebih peduli dan mampu menciptakan undang-undang yang bisa memayungi para driver online ini ” .ujar Danis. (A.Yani)

Komentar